JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang mendorong efisiensi energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kualitas pendidikan nasional.
Menurutnya, penerapan PJJ perlu didasarkan pada kajian komprehensif yang mencakup dampak terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, hingga kondisi psikososial peserta didik.
“Pemerintah harus benar-benar mengkaji secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan ini justru menurunkan kualitas pembelajaran,” ujar Lalu Hadrian, Selasa (24/3/2026).
Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar jurang kesenjangan pendidikan apabila PJJ diterapkan secara luas tanpa kesiapan yang merata.
Karena itu, Lalu Hadrian menegaskan bahwa penerapan PJJ sebaiknya tidak dilakukan secara nasional, melainkan selektif dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah.
“PJJ sebaiknya diterapkan secara selektif, bukan secara nasional. Harus melihat kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah, seperti penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi guru agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Lalu Hadrian juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi dinilai penting agar PJJ dapat ditinjau ulang, bahkan dihentikan jika terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.
“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ucap Ketua DPW PKB NTB itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa penerapan PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Untuk mata pelajaran yang bersifat praktikum, pemerintah tetap mengarahkan pembelajaran dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah isu strategis lainnya, termasuk penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta skema pembiayaan akses internet bagi siswa.
Penulis : lazir
Editor : ameri
