JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rangkaian rapat penting sepanjang Selasa (23/9/2025).
Agenda dimulai sejak pagi hingga malam hari, mencakup pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas), uji kelayakan sejumlah pejabat publik, hingga pembahasan berbagai isu strategis di sektor energi, kebudayaan, dan ketenagakerjaan.
Pagi: Paripurna Fokus Pengesahan APBN dan Fit and Proper Test
Rapat dimulai pukul 10.00 WIB melalui Rapat Paripurna DPR RI. Ada lima agenda utama yang dibahas dan diputuskan, yaitu:
Pengesahan RUU APBN 2026 pada Pembicaraan Tingkat II.
Laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai pembahasan Perubahan Prolegnas RUU 2025-2029, termasuk prioritas 2025 dan 2026, yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Laporan Komisi III terkait hasil fit and proper test calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung.
Laporan Komisi XI mengenai uji kelayakan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Laporan Komisi XII terkait seleksi calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029.
Agenda ini menjadi momentum penting karena menyangkut arah kebijakan fiskal nasional sekaligus penguatan institusi strategis negara.
Siang: Rapat di Komisi Bahas RUU dan Isu Strategis
Memasuki pukul 13.00 WIB, pembahasan berlanjut di berbagai komisi:
Baleg DPR RI menggelar rapat pleno dengan sejumlah organisasi dan asosiasi pemerhati pekerja migran. Pertemuan ini menjadi bagian dari persiapan awal RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), membahas situasi terkini di perbatasan antarnegara dan antarpulau.
Komisi III DPR RI mengadakan RDP dan RDP Umum bersama Ketua Ombudsman RI Ahmad, akademisi Ahmad Novindri Aji Sukma (Cambridge University), serta Yerikho Alfredo Manurung (Indonesia Millennials Center) untuk menerima masukan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Komisi IX DPR RI melaksanakan Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan, mendengarkan pandangan berbagai organisasi pekerja terkait revisi pasal-pasal yang dinilai merugikan pekerja, termasuk pekerja sektor kesehatan.
Komisi XII DPR RI menggelar RDP dengan Kementerian ESDM serta pimpinan PT Bharinto Ekatama, PT Insani Bara Perkasa, dan PT Singlurus Pratama untuk membahas realisasi reklamasi pascatambang dan isu lingkungan lainnya.
Sore: Fokus Cagar Budaya dan Pengawasan Sektor Keuangan
Pada pukul 14.00 WIB, agenda berlanjut di dua komisi utama:
Komisi X DPR RI membahas pelestarian cagar budaya bersama Kementerian Kebudayaan, BRIN, dan BPS. Fokus pembahasan mencakup evaluasi pelaksanaan UU Cagar Budaya dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta penyusunan program kerja pelestarian budaya.
Komisi XI DPR RI mengadakan Rapat Panja RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bersama OJK, khususnya terkait asuransi sosial dan resolusi asuransi, serta penugasan tambahan bagi LPS dalam pengawasan industri perasuransian dan dana pensiun.
Malam: SKK Migas Bahas Progres Hulu Migas
Rangkaian rapat ditutup pada pukul 19.00 WIB oleh Komisi XII DPR RI yang menggelar RDP dengan Kepala SKK Migas. Pertemuan ini membahas progres eksplorasi dan investasi hulu migas hingga Agustus 2025, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu migas, serta berbagai tantangan industri energi nasional.
Langkah Strategis DPR RI
Rangkaian rapat ini menunjukkan fokus DPR dalam memperkuat kebijakan strategis negara. Dari pengesahan APBN 2026 hingga pembahasan RUU ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, DPR berupaya memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dengan agenda yang padat dan beragam, DPR RI memperkuat perannya sebagai pengawas, legislator, dan representasi rakyat dalam menghadapi dinamika nasional dan global.
Penulis : guntar
Editor : Gunawan Tarigan
