JAKARTA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mereka mengakui cita-cita di balik pendiriannya—yakni demi kesejahteraan rakyat dan generasi mendatang—sebagai sesuatu yang mulia. Namun, melihat susunan kepemimpinan di Danantara, Partai Buruh justru merasa pesimistis.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan kekecewaannya terhadap figur-figur yang dipercaya memimpin badan ini.
CEO Danantara dijabat oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani.
Sementara itu, Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, menjabat sebagai COO, dan Pandu Patria Sjahrir, Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia, didapuk sebagai CIO.
“Sungguh ironis. Para pemimpin ini tidak memiliki rekam jejak yang berpihak pada buruh. Justru, Menteri Investasi adalah tokoh utama di balik Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat merugikan buruh. Bagaimana mungkin sekarang ia diharapkan membawa kesejahteraan bagi rakyat?” ujar Said Iqbal, Kamis (27/2/2025)
Ia pun mempertanyakan transparansi pengelolaan dana triliunan rupiah milik buruh yang tersimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang kini dikelola Danantara.
“Dana ini dipegang oleh mereka yang kebijakannya dulu justru mengancam masa depan buruh. Apakah buruh bisa percaya?” tambahnya.
Selain itu, Said Iqbal menyinggung lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal 2025.
Ia menyoroti PHK massal yang terjadi di sektor industri elektronik, seperti PT Sanken yang menutup operasional dan mem-PHK hampir seribu karyawan, serta PT Yamaha Musik yang memangkas lebih dari seribu pekerja akibat relokasi ke China dan Jepang. Tak hanya itu, PT Tokai di Bekasi juga gulung tikar, meninggalkan ratusan buruh tanpa pekerjaan.
“Apakah Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian menyadari fakta ini saat Danantara diresmikan?” tanyanya.
Sektor otomotif pun tak luput dari ancaman. Menurut Said Iqbal, ribuan pekerja di pabrikan truk dan dump truck seperti Toyota, Isuzu, Hino, dan Mitsubishi berisiko kehilangan pekerjaan pada 2025 akibat banjirnya impor kendaraan dari China.
“Bagaimana mungkin Danantara akan berjalan sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat, sementara sektor riil terus mengalami kemunduran?” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gelombang PHK di sektor tekstil pada 2024, yang disebabkan oleh impor besar-besaran dari China melalui Permendag No. 8/2023, merupakan bukti lain dari kegagalan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri.
Sebagai respons, Partai Buruh dan KSPI berencana menggelar aksi protes sebelum bulan Ramadan.
“Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan turun ke jalan menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja, dan otomotif truk. Aksi ini akan kami gelar di Istana Merdeka serta kantor-kantor gubernur di berbagai daerah,” tegas Said Iqbal. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
