Begini Kiat Kemendikbudristek Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah

Ilustrasi kekerasan di sekolah. (ist)

RENTAK.ID – Kolaborasi bisa menjadi bukti komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat dan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, mengungkapkan bahwa saat ini sudah lebih dari 369 ribu satuan pendidikan di semua jenjang membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Bacaan Lainnya

Sementara itu, di level pemerintah daerah, sebanyak 20 provinsi dan 314 kabupaten/kota telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas PPKSP.

Menurut Suharti, tujuan proyek ini tidak hanya memperkuat pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP, namun juga memastikan mereka bekerja untuk melakukan pembinaan, pemantauan, serta memastikan adanya tindak lanjut terhadap tindak kekerasan yang terjadi.

“Tim ini merupakan garda terdepan, sehingga ketika terjadi kekerasan, masyarakat tahu kepada siapa mereka harus melapor,” ujarnya dikutip, Mibggu (17/3/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang, menekankan bahwa tujuan dari Permendikbudristek PPKSP adalah supaya seluruh lapisan masyarakat bisa terlibat dalam melakukan pencegahan kekerasan dan menangani kasus kekerasan tanpa berpihak pada kepentingan golongan.

Menurutnya, dalam Permendikbudristek PPKSP, terdapat tiga aspek yang menjadi tanggung jawab utama sekolah, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek dalam pencegahan kekerasan, yaitu penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana prasarana.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan DWP adalah untuk memastikan agar satuan pendidikan dapat melaksanakan tiga aspek tersebut dengan baik. “Para ibu keluarga dengan anak yang kuliah dapat melihat apakah sekolah mereka sudah memiliki dan melaksanakan tiga kewajiban tersebut. Selain itu, ibu-ibu juga dapat bergabung menjadi anggota TPPK,” imbuh Chatarina.

Livia Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengapresiasi pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP di lingkungan satuan pendidikan.

Namun, ia juga menyebut perlunya pelatihan khusus dan komprehensif terkait perspektif gender dan korban bagi tim guna menangani situasi kekerasan.

“Tim harus menjadi pihak yang memulihkan, dan tidak melakukan victim blaming,” tegasnya.

LPSK telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dinas sosial, misalnya untuk pengamanan pelaku kekerasan, mengingat dari data yang ada, pelaku kekerasan mayoritas adalah orang terdekat.

Nunuk Setyowati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, membagikan sejumlah praktik baik dalam pencegahan dan penanganan kekerasan yang telah diimplementasikan di daerahnya.

Kabupaten Gunungkidul sendiri telah dinobatkan sebagai daerah inklusif dan ramah anak sejak tahun 2023. “Kami terus memastikan sumber daya manusia bersemangat menyosialisasikan pentingnya PPKSP di satuan pendidikan.

Selain itu, peraturan tentang kekerasan juga telah dibentuk di peraturan daerah dan peraturan gubernur kami. Program Organisasi Penggerak juga sangat aktif di sekolah melakukan kegiatan PPKSP.

Bahkan masyarakat di lingkungan RT dan RW sangat mendukung adanya PPKSP,” paparnya.

Menurut Nunuk, kolaborasi dengan DWP di daerahnya, yang memiliki 23 unit dengan anggota hampir 4.000, telah terbukti efektif dalam membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman.

Psikolog Anak, Mario Manuhutu, berpendapat bahwa segala upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak penting dilakukan, terlebih ketika melihat dampaknya bagi tumbuh kembang anak.

Ia mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami anak-anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, akan berdampak pada perkembangan otak yang tidak optimal.

“Kalau pikirannya terus dipenuhi rasa takut, anak pun tidak akan bisa belajar. Tak hanya itu, trauma ini pun akan dirasakan hingga mereka dewasa,” katanya. ***

Pos terkait