JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, Nusron mengusulkan percepatan penyusunan 300 RDTR digital pada tahun 2026.
Langkah ini bertujuan mempercepat perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan RDTR yang terintegrasi Online Single Submission (OSS), proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat dipangkas menjadi hanya dua hingga tiga hari.
“Jika target 300 RDTR terpenuhi, Insyaallah masalah KKPR bisa teratasi. Melalui integrasi RDTR dan OSS, proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan,” ujar Nusron Wahid di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Nusron menyebut, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, tercatat 646 RDTR, dengan 428 RDTR sudah terhubung ke OSS.
“Sisanya kami targetkan bulan ini semua sudah terintegrasi OSS,” tegasnya.
Selain itu, Nusron memaparkan progres RDTR yang masih berjalan, yakni 47 RDTR dalam tahap lintas sektor, 34 RDTR dalam proses persetujuan substansi, dan 2 RDTR dalam tahap penetapan daerah. Sehingga total ada 83 RDTR yang masih dalam proses penyelesaian.
Untuk mempercepat target ini, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029.
Dalam penentuan wilayah prioritas, ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG memegang peran penting dalam penyediaan peta dasar berskala 1:5.000 sebagai landasan penyusunan RDTR.
“Pada 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar Pulau Kalimantan dan Jawa. Tahun sebelumnya, Pulau Sulawesi sudah selesai. Selanjutnya, 2026 Pulau Sumatra, 2027 Pulau Maluku, NTB, dan NTT, hingga 2029 seluruh wilayah terselesaikan,” jelas Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat menekankan pentingnya memprioritaskan penyusunan RDTR di wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investor.
“Contohnya di Sulawesi, bagian utara Jawa, serta Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau. Wilayah-wilayah ini perlu diprioritaskan karena menjadi perhatian para investor,” kata Airlangga.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga terkait yang tergabung dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja, serta Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana beserta jajaran.
Penulis : lazir
Editor : ameri
