JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar sejumlah agenda penting pada Rabu (20/5/2026), mulai dari Rapat Paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 hingga pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB dengan tiga agenda utama. Pertama, penyampaian KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah. Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Selain itu, DPR juga akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III mengenai perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum diputuskan menjadi RUU usul DPR RI.
Memasuki siang hari pukul 13.00 WIB, sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan menggelar rapat paralel dengan berbagai kementerian, lembaga, hingga kelompok masyarakat.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pusat Geospasial TNI AU, Direktorat Topografi TNI AD, serta Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL. Rapat tersebut membahas masukan dan pandangan terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.
Pada waktu yang sama, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menggelar RDPU dengan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Ekonomi, Sekretaris Menteri, dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara di Ruang Rapat Komisi XII.
Sementara itu, Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional mengadakan RDP/RDPU bersama DPN-PERADI di ruang rapat Komisi BAKN.
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI juga menerima aspirasi masyarakat terkait gangguan akses menuju tempat ibadah akibat pasar dadakan Minggu pagi. Agenda itu digelar melalui RDPU bersama Ketua Yayasan Meditation Center Tegal dan perwakilan Gembala Jemaat GPS Shalom Tegal.
Di Komisi I DPR RI, rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri membahas diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global serta penguatan posisi strategis Indonesia dalam perdamaian dunia.
Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi RI.
Sementara Komisi VII DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan pelaku usaha production house. Agenda utama rapat tersebut adalah pendalaman ekosistem film bagi production house kecil dan menengah.
Di bidang kesehatan dan pendidikan, Komisi IX DPR RI menerima audiensi sejumlah organisasi profesi dan alumni kedokteran. Sedangkan Komisi X DPR RI menggelar RDPU bersama Aliansi Dosen PPPK Indonesia, Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Dosen ASN PPPK (ADAPI) terkait aspirasi dosen.
Komisi XIII DPR RI juga mengadakan RDP dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi pelaksanaan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, khususnya terkait perpanjangan paspor bagi WNI di luar negeri yang tidak memiliki dokumen lengkap.
Adapun pada pukul 14.00 WIB, Komisi XI DPR RI menggelar RDPU bersama Pengurus Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati terkait permohonan audiensi dan kepastian hukum pemindahtanganan tanah hunian purnawirawan TNI AL Pangkalan Jati.
Penulis : lazir
Editor : ameri
