Topik OSS

Kementerian ATR Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung (foto. atr-bpn)

Nasional

ATR/BPN Gandeng Pemda Lampung Jalankan 9 Program Pertanahan, Percepat Layanan dan Dukung Pembangunan Daerah

Nasional | Jumat, 24 Juli 2026 - 09:00 WIB

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:00 WIB

“Kementerian ATR/BPN ingin berubah. Kami ingin menjadi mitra bagi Bapak dan Ibu di daerah. Kondisi ekonomi saat ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kami terus melakukan transformasi layanan. Kepuasan masyarakat adalah tujuan utama yang tidak bisa ditawar,” kata Dedi Noor Cahyanto.

gedung DPR (dok. rentak.id).

Parlemen

Parlemen Hari Ini: DPR Bahas Aset TNI hingga Transisi Energi Nasional

Parlemen | Senin, 13 April 2026 - 08:33 WIB

Senin, 13 April 2026 - 08:33 WIB

Sejak pagi, pukul 10.00 WIB, Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Aset TNI dengan para gubernur dari lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penataan dan optimalisasi aset milik TNI yang tersebar di berbagai daerah.

Jerry Nababan di Hotel Seruni

Nasional

Jerry Nababan: Target RDTR Digital ATR/BPN 2026 Adalah Game Changer Bagi Investasi dan Kepastian Hukum

Nasional | Rabu, 24 September 2025 - 06:42 WIB

Rabu, 24 September 2025 - 06:42 WIB

“Dalam praktik hukum, khususnya yang menyangkut properti dan perizinan berusaha, ketidakjelasan tata ruang adalah pangkal dari banyak masalah. Mulai dari sengketa lahan, pembatalan perizinan, hingga konflik dengan masyarakat. Target 300 RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem OSS, seperti yang disampaikan Bapak Menteri Nusron Wahid, adalah solusi yang tepat sasaran,” ujar Jerry Nababan, menanggapi hasil Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi, Senin (22/9/2025).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (dok. rentak.id)

Nasional

ATR/BPN Targetkan 300 RDTR Digital pada 2026 untuk Percepat Perizinan Usaha

Nasional | Selasa, 23 September 2025 - 07:36 WIB

Selasa, 23 September 2025 - 07:36 WIB

“Jika target 300 RDTR terpenuhi, Insyaallah masalah KKPR bisa teratasi. Melalui integrasi RDTR dan OSS, proses perizinan menjadi lebih cepat dan transparan,” ujar Nusron Wahid di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).