JAKARTA — Upaya pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana terus digenjot pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan optimal.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa berbagai program perbaikan infrastruktur sebenarnya telah dimulai sejak masa tanggap darurat. Namun, kelanjutan pekerjaan di lapangan sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang cepat dan tepat waktu.
“Pada prinsipnya kami siap melaksanakan seluruh arahan yang telah disepakati. Namun, percepatan di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan dan pencairan anggaran. Kami berharap anggaran dapat segera direalisasikan agar pekerjaan yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan diselesaikan,” ujar Menteri Dody, Senin (6/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Secara total, kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025–2028. Khusus tahun 2026, kebutuhan anggaran diproyeksikan sebesar Rp25,40 triliun.
Untuk menjaga kesinambungan proyek, pemerintah membutuhkan percepatan alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp6,35 triliun pada 2026. Dana ini dinilai krusial untuk memastikan proyek yang telah berjalan sejak masa tanggap darurat tidak terhenti.
“Kami telah menangani sejumlah infrastruktur prioritas sejak masa tanggap darurat sebagai bentuk respon cepat di lapangan. Seperti perbaikan jembatan dan jalan serta rencana pembangunan sabo dam. Kendala utama kami adalah keterbatasan anggaran, sehingga kami berharap ada percepatan pencairan, agar pekerjaan dapat terus berjalan dan memberikan kepastian pembayaran di lapangan,” tambahnya.
Meski menghadapi kendala pendanaan, progres penanganan di lapangan menunjukkan perkembangan signifikan. Pada sektor air baku dan air bersih, capaian rata-rata telah mencapai 72 persen. Sebanyak 165 dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau sekitar 94 persen telah kembali berfungsi, sementara seluruh embung terdampak telah tertangani.
Di sektor sumber daya air, capaian penanganan oleh pemerintah pusat mencapai 61 persen, sedangkan pemerintah daerah sebesar 34 persen.
Sementara itu, pada sektor konektivitas, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional telah kembali fungsional 100 persen. Untuk jaringan daerah, dari 2.421 ruas jalan terdampak, sebanyak 94 persen telah kembali berfungsi, dan dari 1.181 jembatan terdampak, 67 persen sudah dapat digunakan kembali.
Pada sektor permukiman dan fasilitas umum, pembersihan telah dilakukan di 571 lokasi dengan capaian 92,64 persen. Penanganan hunian bagi 1.545 kepala keluarga juga menunjukkan progres 93,22 persen, dengan 1.456 unit rumah telah selesai dibangun.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang, pemerintah juga merencanakan pembangunan 108 unit sabo dam serta melanjutkan program Padat Karya Tunai (Cash for Work). Pada 2025, program tersebut telah menyerap 50.360 tenaga kerja dengan total anggaran Rp1,11 triliun.
Menteri Dody menambahkan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan seluruh program berjalan selaras dan tepat sasaran.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait terus kami lakukan agar seluruh program berjalan selaras. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan dalam forum ini sejalan dengan langkah yang telah kami kerjakan di lapangan,” tandasnya.
Kementerian PU optimistis, percepatan realisasi anggaran akan mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas secara normal.
Penulis : lazir
Editor : ameri
