PALU – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya menjadikan tata ruang sebagai panglima dalam setiap proses pembangunan wilayah. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Sulawesi, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 10 Juli 2025.
“Wilayah harus dikelola secara bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang, terutama di kawasan yang memiliki fungsi mitigasi bencana,” kata AHY di hadapan para kepala daerah dan pemangku kebijakan wilayah Sulawesi.
Menurut AHY, tata ruang mesti menjadi dasar hukum dan teknis dalam pembangunan, terutama untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Apalagi, kata dia, kawasan Sulawesi kini memegang peranan penting dalam peta industri nasional, terutama untuk mendukung hilirisasi sektor pertambangan dan perkebunan.
“Perlu kebijakan strategis berdasarkan tata ruang yang benar. Mana yang harus dijaga sebagai ruang hijau, mana lahan pertanian, dan mana yang bisa dikembangkan untuk permukiman atau industri,” ujarnya.
Ia juga menyebut keberhasilan pembangunan wilayah sangat bergantung pada keakuratan data spasial, termasuk ketersediaan peta skala besar 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data tersebut, lanjutnya, krusial untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar teknis dan legal dalam penataan kawasan.
“Jika RDTR tersedia, kesalahan penggunaan ruang bisa dihindari. Infrastruktur hanya bisa dibangun kalau tata ruangnya sudah ditetapkan,” ujar AHY.
Dalam pidatonya, AHY menyampaikan empat arahan strategis dalam pengelolaan pembangunan wilayah. Pertama, menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMN secara spasial. Kedua, mempercepat legalisasi RDTR dan pemanfaatan sistem OSS berbasis spasial. Ketiga, mendorong integrasi data sektoral dalam satu basis data geospasial. Dan keempat, memastikan pembangunan memperhatikan aspek ketahanan bencana, kerentanan iklim, dan daya dukung lingkungan.
Forum tersebut turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala BIG Muh Aris Marfai, serta para gubernur dari berbagai provinsi di Sulawesi dan Papua Barat Daya. Hadir pula para kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi, Forkopimda, hingga pejabat teknis di lingkungan pemerintah daerah.
Menko AHY hadir bersama Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko Infra, Nazib Faizal, dan Staf Khusus Menteri, Sigit Raditya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
