RENTAK.ID – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa Indonesia didirikan proklamator bukan untuk mewujudkan bantuan sosial (Bansos), melainkan keadilan soial bagi seluruh rakyat.
Ahok menegaskan hal itu saat menyampaikan pidato pertamanya usai mundur dari Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) untuk memenangkan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD pada Minggu (4/2/2024).
Pertemuan itu digagas para pendukungnya saat masih bersama Joko Widodo (Jokowi) ikut kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Ahoker yang identik dengan kemeja kotak-kotak ini berperan penting dalam kemenangan Jokowi dan Ahok pada saat itu.
Mengenakan kemeja kotak-kotak putih hitam dipadukan dengan jeans, mantan Gubernur DKI ini dengan lantang mengatakan, bahwa Bansos itu hanya pada zaman Kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan seorang raja, dan raja yang menentukan siapa yang perlu dikasihani.
“Republik ini milik kita semua. Kita berhak atas setiap sen dari pajak yang kita bayar. Ini punya kita,” ujar politisI PDI Perjuangan ini.
Dia juga megatakan, tidak mau membagi-bagikan sembako, uang atau kaos saat mengikuti kontestasi politik.
Alasannya karena Ahok tidak memiliki cukup uang untuk berbagi kepada semua orang, sehingga jika semua tidak kebagian akan ada yang iri.
Mantan Bupati Belitung ini menegaskan ingin menduduki suatu jabatan publik karena memiliki ‘nilai’ untuk memperjuangkan hak rakyat dan akan menggunakan sepenuhnya waktu yang ada untuk mengurus rakyat.
“Misalnya, saya kasih untuk 50 orang untuk duduk di suatu jabatan, maka untuk berikutnya saya harus memikirkan untuk 75 orang supaya bisa menjabat lagi. Dari awal saya di Belitung, saya minta dipilih karena nilai saya, kasih kesempatan untuk memperjuangkan hak Anda, saya jamin tidak curi uang Anda, saya jamin gunakan watu penuh untuk Anda tapi kalau Anda suka pada orang yang bagi-bagi, saya bertertima kasih kepada Tuhan bahwa saya tidak memimpin orang seperti itu,” lanjut Ahok.
Saat berpidato, Ahok tidak menyebut -pihak tertentu yang kerap membagikan Bansos menjelang Pilpres 2024.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini disorot karena turun ke berbagai daerah untuk membagikan bansos yang berasal dari uang rakyat.
Aksi Jokowi membagi-bagikan Bansos membuat sejumlah perguruan tinggi menyatakan sikap seperti Petisi Bulaksumur merupakan petisi yang dilayangkan secara terbuka oleh sivitas akademika UGM kepada Presiden Jokowi pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu.
Mereka adalah guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni yang berkumpul di Balairung UGM untuk menyampaikan peringatan kepada Kepala Negara.
Teguran diberikan kepada Jokowi lantaran dinilai menyimpang.
Petisi Bulaksumur antara lain berisi tentang penyesalan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. *
