JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar berbagai agenda rapat penting pada Senin (17/2/2025), yang melibatkan sejumlah komisi dan badan terkait.
Berbagai isu strategis, mulai dari revisi regulasi pertambangan, permasalahan serikat kerja, hingga perkembangan industri baterai kendaraan listrik (EV) menjadi fokus utama pembahasan.
Pembahasan RUU Pertambangan dan Isu Serikat Kerja
Pukul 09.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengadakan rapat timus/timsin bersama pemerintah dan DPD RI untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sementara itu, pada pukul 10.00 WIB, Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan serikat kerja guna membahas permasalahan ketenagakerjaan dengan PT Solusi Bangun Indonesia.
Laporan Kinerja dan Kebijakan Strategis
Komisi XI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS) untuk membahas laporan kinerja tahun 2024.
Pada waktu yang sama, Komisi XIII melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM terkait kebijakan strategis, termasuk pemberian amnesti, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum, serta hak kekayaan intelektual.
Industri Baterai EV dan Isu Lingkungan
Isu industri baterai EV menjadi sorotan dalam RDP dan RDPU yang digelar Komisi XII pukul 11.00 WIB. Rapat ini menghadirkan Dirut Pertamina, Dirut PT PLN, PT Antam Tbk, PT INALUM, PT Indonesia Battery Corporation, dan CBL International Development PTE Ltd. untuk membahas perkembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Selain itu, pada pukul 13.00 WIB dan 15.00 WIB, Komisi XII juga menggelar rapat terkait lingkungan hidup bersama Dirjen Gakkum Kementerian LHK serta beberapa perusahaan tambang, seperti PT Bukit Asam Tbk, PT Manambang Muara Enim, dan PT Berau Coal Kaltim, guna meninjau kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan limbah B3.
Peningkatan Layanan Haji dan Diplomasi Parlemen
Komisi VIII pada pukul 13.00 WIB membahas kebijakan peningkatan layanan dan perlindungan bagi jamaah haji khusus serta umrah dalam draft RUU perubahan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Dalam forum ini, hadir Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus serta para ketua asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah.
Di bidang diplomasi parlemen, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan British Group of Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Kedutaan Besar RI di London pada pukul 12.00 WIB. Sementara itu, Komisi I juga mengadakan pertemuan dengan delegasi Parlemen Inggris pada pukul 15.45 WIB.
Laporan Keuangan Negara dan Aset
Menutup rangkaian agenda, Komisi XI kembali menggelar RDP pada pukul 14.00 WIB dengan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) guna membahas laporan kinerja tahun 2024.
Beragam agenda strategis ini menunjukkan keseriusan DPR RI dalam menangani isu-isu nasional, baik dari sisi regulasi, ketenagakerjaan, investasi, lingkungan, maupun diplomasi internasional. ***
Penulis : jhon df
Editor : ameri
