JAKARTA – Sejumlah komisi di DPR RI menggelar agenda padat pada Senin (6/7/2026), dengan berbagai isu strategis yang menjadi pembahasan. Mulai dari dugaan dampak lingkungan akibat pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji, pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), hingga rancangan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi fokus rapat sepanjang hari.
Mayoritas rapat dimulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan kementerian, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan memperkaya pembahasan berbagai rancangan kebijakan.
Di Badan Legislasi (Baleg), DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung). Masukan dari organisasi pecinta alam tersebut akan digunakan dalam proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pada waktu yang sama, Komisi IV menerima aspirasi Ketua DPR Papua Tengah bersama perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika. Pertemuan ini membahas dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup, wilayah pesisir, alur sungai, serta kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Sementara itu, Komisi V menggelar rapat dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang turut menghadirkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah se-Indonesia. Agenda utama rapat adalah membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Di Komisi VIII, pembahasan penyelenggaraan ibadah haji menjadi perhatian utama. Pada sesi pagi, komisi menerima masukan dari Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengenai tata kelola bimbingan ibadah haji, penetapan biaya bimbingan, serta perlindungan terhadap jemaah.
Masih pada pukul 10.00 WIB, Komisi VI menggelar rapat dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Evaluasi kinerja perusahaan sepanjang 2025, penyampaian rencana kerja dan roadmap 2026, perkembangan kerja sama dengan masyarakat, hingga strategi mendukung swasembada pangan menjadi pokok bahasan.
Di sisi lain, Komisi XI mengundang sejumlah akademisi dan pakar hukum dalam RDPU Panitia Kerja RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). DPR menyerap pandangan publik terkait pembentukan pusat keuangan internasional yang diharapkan dapat memperkuat daya saing sektor keuangan nasional.
Memasuki siang hari pukul 12.30 WIB, Panitia Khusus (Pansus) menggelar RDPU dengan sejumlah organisasi, di antaranya Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
Pada pukul 13.00 WIB, Komisi IX menggelar rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Di waktu yang sama, Komisi XI juga mengadakan rapat dengan para Direktur Utama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pembahasan difokuskan pada evaluasi penempatan dana pemerintah di sektor perbankan.
Sementara itu, Komisi VI kembali melanjutkan agenda dengan menggelar rapat bersama PTPN III beserta subholding. Evaluasi kinerja korporasi, rencana kerja 2026, serta strategi mendukung swasembada pangan menjadi agenda utama.
Masih terkait penyelenggaraan haji, Komisi VIII pada sesi siang menerima masukan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Nahdlatul Wathan. Pembahasan difokuskan pada perspektif fikih mengenai pelaksanaan wukuf di Arafah, dam, dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Selanjutnya, pukul 14.00 WIB, Komisi X menerima audiensi dari DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, dan Koalisi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia (KNPMI). Ketiga organisasi tersebut akan menyampaikan aspirasi terkait pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Pada sore hari pukul 15.00 WIB, Komisi I dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, anggota Federal National Council Uni Emirat Arab sekaligus Ketua Komite Pertahanan, Urusan Dalam Negeri, dan Hubungan Luar Negeri. Pertemuan ini diharapkan memperkuat hubungan parlemen kedua negara.
Agenda DPR hari ini ditutup oleh Komisi XII yang menggelar rapat dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH RI. Rapat tersebut membahas berbagai masukan dalam penyusunan draf RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan DPR tengah mengakselerasi pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari lingkungan hidup, pendidikan, ketenagakerjaan, kehutanan, hingga penguatan sektor keuangan nasional melalui penyusunan sejumlah rancangan undang-undang dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Penulis : lazir
Editor : ameri
