RENTAK.ID – Program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan berdampak pada peningkatan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) baru dan pajak bagi warga kelas menengah.
Demikian disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dalam keterangan diterima, Jumat (1/3/2024).
Bhima mengungkapkan, implementasi program makan siang gratis memiliki efek yang cukup mengkhawatirkan terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Proyeksi defisit akan melebar antara 3% hingga 3,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial,” kata Bhima.
Menurut Bhima, dampaknya adalah adanya peningkatan penerbitan SUN baru, dan jika program ini dibiayai dari pajak, maka program tersebut akan menyasar masyarakat kelas menengah dibandingkan pajak kekayaan yang sulit dilakukan.
Bhima juga mengungkapkan, kenaikan pajak untuk kelas menengah akan berimbas pada daya beli. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor konsumsi yang digerakkan oleh daya beli masyarakat.
“Jadi program makan siang gratis mungkin berimbas positif pada penurunan angka gizi buruk, tapi imbas negatifnya adalah ekonomi kelas menengah akan semakin sulit,” ujar Bhima.
Selain itu, jika defisit APBN terus melebar, maka dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia.
“Ini akan berakibat bunga utang yang dibayar lebih mahal, dan membebani APBN,” sambung Bhima.
Peringkat utang yang rendah juga akan menurunkan minat investor terhadap SUN. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian global saat ini, investor cenderung memindahkan investasi dari negara-negara berkembang.
Hal itu telah terlihat dari tren pelepasan aset asing baik di pasar saham maupun SUN sejak tahun lalu. Dengan demikian, Bhima menilai program makan siang gratis sebaiknya tidak dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam APBN 2025.
Untuk diletahui, sejumlah menteri yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2/2024), mengakui adanya pembahasan program makan siang gratis.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa rincian terkait program tersebut.
Menurut Airlangga, terdapat sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan besar akan menjadi penerima makan siang dan susu gratis, terdiri atas 22,3 juta anak usia balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah Aliyah. Sedangkan alokasi anggarannya akan disesuaikan dengan jumlah penerima. Namun, Airlangga menyebutkan kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis sebesar Rp15.000, tanpa susu.
Bhima menyarankan agar pemerintah bertindak realistis dan tidak memaksakan program populis dalam bentuk makan siang gratis secara mendadak, sehingga merugikan APBN 2025. Jika program ini tetap dimasukkan ke dalam anggaran, maka anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 hanya maksimum sebesar Rp 5 triliun agar APBN tidak terbebani.
“Sebaiknya program makan siang gratis hanya diberikan maksimum Rp5 triliun selama tahun pertama, jangan memberi beban berat pada APBN untuk program populis,” ujar Bhima. Anggaran tersebut dapat dialokasikan pada program makan siang gratis di kabupaten/kota utama yang masalah gizi buruknya tinggi.
“Mulai dulu dari kabupaten dengan angka gizi buruk tinggi baru bertahap dievaluasi, jangan terlalu cepat,” kata Bhima.
Bhima menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.
“Intinya jangan memaksakan program populis (makan siang gratis), lakukan program tersebut secara realistis dan prioritaskan sistem pelaporan dan pengawasan untuk mencegah korupsi,” demikian Bhima. ***
