JAKARTA – Tekanan di pasar keuangan Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan. Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kenaikan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), hingga tekanan terhadap rupiah menjadi rangkaian gejala yang menurut pengamat ekonomi politik Achmad Hafisz Tohir perlu segera direspons pemerintah.
Hafisz menilai, gejolak pasar saham pada 3 November 2026 bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut merupakan kelanjutan dari tekanan di pasar obligasi yang sebelumnya sudah terlihat dalam pelelangan SUN pada 27 Oktober 2026.
“Pada 27 Oktober lalu saya menulis bahwa lelang SUN yang anjlok hampir 50 persen, dari Rp64,85 triliun menjadi Rp31,09 triliun, merupakan alarm fiskal. Pada 3 November, alarm itu berubah menjadi gempa di lantai bursa. Ini bukan dua peristiwa terpisah, melainkan satu transmisi tekanan yang sama,” kata Hafisz, Rabu (4/11/2026)
Mantan anggota DPR RI periode 2014–2024 itu mengungkapkan, dalam lelang SUN pada 27 Oktober, pemerintah menetapkan target penerbitan Rp30 triliun. Namun, penyerapan hanya mencapai Rp20,65 triliun. Imbal hasil (yield) obligasi FR0111 bertenor 10 tahun bahkan mencapai 7,549 persen.
Tekanan berlanjut di pasar sekunder. Pada 3 November, yield SUN disebut telah menembus 7,75 persen, melanjutkan tren kenaikan yang sebelumnya terlihat dalam lelang obligasi pemerintah.
Di pasar saham, IHSG yang sempat dibuka menguat 0,58 persen ke level 5.126 justru berbalik arah. Pada perdagangan siang, indeks merosot ke posisi 4.960 atau terkoreksi sekitar 2,6 persen.
“Ketika pasar obligasi meminta imbal hasil semakin tinggi, sementara pasar saham mengalami tekanan jual, kita perlu membaca ini sebagai sinyal yang tidak boleh dianggap enteng,” ujarnya.
Tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.156 per dolar AS. Sementara itu, Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun naik dari 91,7 menjadi 106,35 dalam sepekan.
Menurut Hafisz, kenaikan CDS menunjukkan meningkatnya persepsi risiko yang harus diperhitungkan investor ketika menempatkan dana di Indonesia.
Ia juga menyoroti langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan 81 saham kategori High Concentration yang disebut memiliki bobot sekitar 18 persen terhadap IHSG dari indeks pada hari tersebut. Baginya, kondisi itu menjadi pengingat pentingnya memperkuat struktur dan kualitas pasar modal domestik.
Investasi Rp1.010,6 Triliun Dipertanyakan
Hafisz turut mempertanyakan mengapa pengumuman realisasi investasi sebesar Rp1.010,6 triliun yang tumbuh 7,2 persen, sebagaimana diumumkan otoritas pada 8 Oktober 2026, belum mampu meredam kekhawatiran pasar.
Menurut dia, besarnya angka investasi perlu diikuti penjelasan mengenai dampak nyata terhadap perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja formal, penerimaan pajak, hingga perolehan devisa.
“Pasar tidak hanya membutuhkan angka investasi yang besar. Pasar ingin tahu berapa banyak lapangan kerja formal yang tercipta, berapa devisa yang dihasilkan, dan berapa pajak yang masuk ke negara,” tegasnya.
Ia membandingkan klaim penciptaan lapangan kerja dengan data BPS yang menurut perhitungannya menunjukkan penambahan pekerja formal hanya sekitar 736 ribu orang, bukan 1,4 juta seperti klaim yang beredar.
Di sisi lain, surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 tercatat US$3,36 miliar, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$3,55 miliar.
Hafisz juga menyinggung pengelolaan aset Danantara yang diklaim mencapai US$1 triliun. Menurut dia, besarnya aset yang dikelola tidak serta-merta mencerminkan ketersediaan likuiditas maupun kemampuan negara memenuhi kewajiban pembiayaan.
“Pasar tidak membeli narasi aset. Pasar membeli arus kas. Aset besar di atas kertas tidak otomatis berarti tersedia likuiditas untuk membayar kewajiban negara. Karena itu, investasi harus bisa dibuktikan melalui aktivitas ekonomi yang benar-benar berjalan,” jelasnya.
Ia menggambarkan hubungan tekanan pasar tersebut sebagai rangkaian yang saling berkaitan, yakni penyerapan SUN yang melemah, kenaikan yield, tekanan terhadap saham, pelemahan rupiah, hingga meningkatnya persepsi risiko investasi.
Beban Bunga Utang dan Daya Beli Jadi Perhatian
Dari perspektif kebijakan ekonomi, Hafisz melihat tekanan pasar keuangan juga berkaitan dengan kondisi sektor riil.
Ia menyoroti pelaku UMKM yang masih menghadapi bunga kredit sekitar 12–14 persen, sementara pemerintah harus menawarkan yield obligasi sekitar 7,75 persen.
Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi membuat perbankan lebih tertarik menempatkan dana pada instrumen pemerintah yang dinilai memiliki risiko lebih rendah dibandingkan menyalurkan kredit kepada sektor usaha.
“UMKM membutuhkan pembiayaan untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ketika bunga kredit berada di kisaran 12 sampai 14 persen, beban yang harus ditanggung pelaku usaha tentu tidak ringan,” katanya.
Hafisz juga mengaitkan persoalan ketenagakerjaan dengan kemampuan negara memperluas basis penerimaan pajak dan iuran jaminan sosial.
Menurut dia, jika pertumbuhan pekerja formal tidak sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam memperluas basis penerimaan negara. Padahal, beban pembayaran bunga utang pada 2026 disebut telah mencapai Rp497,5 triliun.
Ia turut menyoroti kondisi daya beli masyarakat di tengah inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen.
“Angka inflasi yang terlihat terkendali tidak boleh membuat pemerintah lengah. Kita juga harus melihat daya beli masyarakat, harga pangan, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Tiga Langkah yang Diusulkan untuk Meredam Tekanan Pasar
Menghadapi kondisi tersebut, Hafisz mengajukan tiga langkah yang menurutnya perlu segera dipertimbangkan pemerintah, terutama menjelang lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 4 November dan evaluasi MSCI pada 11 November 2026.
Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi target penerbitan SBN.
Hafisz menilai, pemerintah tidak seharusnya memaksakan seluruh target penerbitan surat utang apabila biaya pembiayaan terus meningkat.
Dari total target penerbitan Rp799,5 triliun, ia memperkirakan masih terdapat kebutuhan sekitar Rp302 triliun yang harus dipenuhi.
“Jangan mengejar target penerbitan SBN secara membabi buta. Jika yield sudah mencapai 7,75 persen, pemerintah perlu menghitung kembali biaya yang harus ditanggung APBN pada 2027,” katanya.
Ia mengusulkan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta penundaan proyek-proyek yang belum mendesak dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa.
Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan biaya pembiayaan jangka panjang sebelum memutuskan besaran penerbitan utang.
Kedua, penguatan rupiah harus didukung kebijakan fiskal.
Hafisz menilai, upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter perlu diimbangi pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Ia mengusulkan pemangkasan belanja seremonial pada kuartal IV 2026 dan mengalihkan anggaran ke program yang lebih produktif, termasuk subsidi upah bagi sektor padat karya formal.
“Menjaga rupiah bukan hanya tugas Bank Indonesia. Kebijakan fiskal juga harus mendukung. Jika belanja pemerintah tidak efisien, tekanan terhadap rupiah akan tetap menjadi tantangan,” ujarnya.
Ketiga, pemerintah harus lebih transparan dalam mengumumkan realisasi investasi.
Hafisz meminta setiap pengumuman investasi berskala besar disertai indikator yang dapat diukur, seperti jumlah pekerja formal yang terserap, realisasi ekspor, devisa yang dihasilkan, serta kontribusi pajak.
“Sudah saatnya setiap pengumuman investasi besar disertai rincian lapangan kerja formal, realisasi devisa, dan setoran pajak, agar pasar memiliki pegangan yang sama dengan data yang diumumkan pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai transparansi tersebut penting agar investor dapat membedakan antara nilai komitmen investasi, realisasi proyek, dan aktivitas usaha yang benar-benar telah beroperasi.
Investasi Harus Berdampak pada Ekonomi Riil
Menutup pandangannya, Hafisz mengingatkan kembali tulisannya pada 27 Oktober 2026 berjudul Alarm Fiskal. Menurut dia, perkembangan pasar pada 3 November menjadi pengingat bahwa persoalan pembiayaan negara tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan investor dan kekuatan ekonomi domestik.
“Artikel saya pada 27 Oktober berjudul Alarm Fiskal. Hari ini, 3 November, alarm itu berbunyi di layar perdagangan kita, ketika IHSG menyentuh level 4.960,” ungkapnya.
Meski demikian, Hafisz menegaskan dirinya tidak menolak investasi. Ia justru mendorong agar investasi yang masuk ke Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Saya tidak anti investasi. Saya pro investasi, tetapi investasi yang jujur dan produktif. Investasi yang membuka pabrik, menyerap pekerja formal, membayar pajak, serta menghasilkan devisa,” katanya.
Ia berharap, melalui perbaikan kebijakan fiskal, transparansi investasi, dan penguatan sektor riil, kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia dapat kembali terjaga.
Salah satu harapan yang disampaikannya adalah penurunan yield SUN menuju 6,5 persen, bukan justru terus meningkat hingga 7,75 persen seperti yang terjadi saat ini.
Penulis : lazir
Editor : ameri
