JAKARTA – Sejumlah agenda strategis mewarnai aktivitas DPR RI pada Selasa (14/7/2026). Mulai dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025, evaluasi sektor pertambangan dan energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga uji kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjadi fokus rapat berbagai alat kelengkapan dewan.
Rangkaian agenda diawali pukul 08.30 WIB ketika Komisi I DPR menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Assistant Minister for Foreign Affairs and Trade sekaligus Assistant Minister for Immigration Australia, Matt Thistlethwaite MP. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia, khususnya di bidang luar negeri dan keimigrasian.
Masih di lingkungan DPR, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) pada pukul 10.00 WIB juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat guna membahas penguatan kerja sama antarparlemen.
Memasuki siang hari, pembahasan sektor pertambangan menjadi perhatian Komisi XII DPR. Komisi akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan smelter, realisasi produksi tambang, serta proyeksi produksi dan pengolahan mineral dalam tiga tahun ke depan.
Komisi XII juga menjadwalkan rapat terpisah bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, PT Bayan Resources Tbk, dan PT Asmin Bara Baronang terkait dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.
Pada sore hari, komisi yang membidangi energi tersebut kembali menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE), serta PT Pertamina Geothermal Energy. Pembahasan difokuskan pada percepatan pengembangan panas bumi, biofuel, serta proyek hilirisasi energi hijau.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan mulai pukul 13.00 WIB. Agenda utamanya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, termasuk penyampaian pokok-pokok RUU dan pembentukan panitia kerja (panja).
Komisi IV DPR juga mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kehutanan guna membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2025 sekaligus mengulas berbagai isu aktual di sektor kehutanan.
Di bidang transportasi, Komisi V DPR mengundang Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beserta seluruh Kepala Balai Teknik Perkeretaapian di Indonesia untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027.
Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Pembahasan meliputi kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, serta berbagai isu aktual penyelenggaraan haji.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian Komisi IX DPR. Setelah rapat paripurna, komisi akan menerima audiensi dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, dan Forum Investor 3T Sumatera Barat untuk membahas pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Di bidang penyiaran, Komisi I DPR melanjutkan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI Pusat periode 2026–2029. Para kandidat akan memaparkan rencana kerja sebelum menjalani sesi pendalaman oleh anggota komisi.
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno harmonisasi RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada sore harinya, Baleg kembali bersidang untuk melanjutkan penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.
Komisi XI DPR juga melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), sedangkan Komisi X menggelar pembicaraan tingkat I Panitia Kerja RUU Statistik bersama pemerintah.
Di sektor pendidikan dan olahraga, Komisi X dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga guna membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025.
Adapun Komisi XIII DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain membahas laporan keuangan kementerian, rapat juga akan mengevaluasi sistem basis data penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan serta perkembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor pemasyarakatan.
Selain itu, Komisi II DPR akan membahas berbagai persoalan pertanahan bersama Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat. Agenda tersebut mencakup sengketa lahan bekas HGU di Desa Cidahu, Sukabumi, serta kepastian sertifikat hak atas tanah bagi warga Bumi Tridharma I dan II di Jakarta Selatan.
Tak kalah penting, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional juga menggelar rapat dengar pendapat umum bersama organisasi advokat PERADI Profesional dan kalangan akademisi untuk memperkaya substansi rancangan undang-undang tersebut.
Padatnya agenda DPR hari ini menunjukkan fokus parlemen pada penguatan tata kelola keuangan negara, reformasi regulasi, pengawasan sektor strategis, serta penyelesaian berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, mulai dari pangan, energi, pertanahan, penyiaran, hingga pelayanan publik.
Penulis : lazir
Editor : ameri
