JAKARTA – Sejumlah isu strategis bakal menjadi pembahasan dalam agenda rapat DPR RI pada Senin (13/7/2026). Mulai dari pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, penyusunan RUU Satu Data Indonesia, evaluasi kinerja perekonomian nasional semester pertama 2026, hingga sinkronisasi data pendidikan menjadi fokus sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan.
Sejak pagi hingga sore, berbagai komisi DPR, Badan Legislasi (Baleg), serta Panitia Khusus (Pansus) dijadwalkan menggelar rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama kementerian, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Komisi III DPR RI. Pada pukul 09.30 WIB, Komisi III akan menerima masukan dari Dr. Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Senat Mahasiswa UIN. Siang harinya, pembahasan dilanjutkan melalui RDPU bersama Harry Ponto dari Peradi SAI dan Hermansyah Dulaimi dari DPN Peradi.
Komisi III juga menjadwalkan audiensi pada pukul 14.30 WIB bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kapolres Lombok Tengah, kuasa hukum korban, serta Lembaga Perlindungan Anak guna menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan hukum.
Di bidang legislasi, Baleg DPR RI memulai pembahasan RUU tentang Satu Data Indonesia melalui rapat Panitia Kerja pada pukul 10.00 WIB. Pembahasan dilanjutkan siang hari dengan mendengarkan masukan dari Asosiasi Blockchain Indonesia yang diwakili Steven Suhadi serta CEO Baliola, IGP Rahman Desyanta.
Sementara itu, Pansus RUU Hukum Perdata Internasional akan menggelar rapat dengar pendapat umum bersama PERADI Profesional dan kalangan akademisi. Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan juga dijadwalkan berdialog dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai substansi rancangan undang-undang tersebut.
Di sektor ekonomi, Komisi XI DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengevaluasi kinerja perekonomian nasional Semester I Tahun 2026. Komisi XI juga akan melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Komisi V DPR RI pada hari yang sama akan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan beserta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia.
Sementara itu, isu penguatan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi perhatian Komisi VII DPR RI. Komisi ini akan menggelar dua rapat dengan Kementerian UMKM serta Kementerian Ekonomi Kreatif untuk membahas akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha.
Komisi VI DPR RI juga membuka ruang bagi partisipasi publik dengan menerima masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi terkait rencana ratifikasi Free Trade Agreement (FTA) dan Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Di bidang sosial dan lingkungan, Komisi XII DPR RI dijadwalkan menerima audiensi Forum Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan mengenai dampak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), serta berdialog dengan Sawit Watch dan jaringannya terkait keterlibatan petani swadaya dalam mendukung program biodiesel nasional.
Adapun Komisi IX DPR RI akan menerima audiensi Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), sedangkan Komisi X DPR RI menutup rangkaian agenda dengan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat tersebut membahas sinkronisasi data statistik dengan program kementerian dan lembaga di bidang pendidikan.
Padatnya agenda DPR RI pada hari ini menunjukkan fokus parlemen dalam mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang strategis sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
