170 Bupati Dikumpulkan Mentan Amran, Rp3 Triliun Digelontorkan untuk Selamatkan Produksi Pangan dari Ancaman Kemarau

- Penulis

Senin, 20 April 2026 - 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mentan Andi Amran Sulaiman Konsolidasi BERSAMA sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia (foto.kementan)

Mentan Andi Amran Sulaiman Konsolidasi BERSAMA sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia (foto.kementan)

JAKARTA – Pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan daerah dalam menghadapi potensi kemarau 2026. Salah satu langkah strategis dilakukan Kementerian Pertanian dengan mengumpulkan ratusan kepala daerah untuk memastikan program irigasi dan pengembangan perkebunan berjalan efektif hingga ke tingkat lapangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia guna memperkuat program peningkatan produksi pangan nasional. Fokus utama diarahkan pada penguatan irigasi dan pengembangan sektor perkebunan sebagai penopang ketahanan pangan.

“Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili,” ujar Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, kehadiran langsung para kepala daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi program pemerintah pusat, mulai dari perbaikan sistem irigasi hingga peningkatan produktivitas tanaman pangan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi. Program tersebut mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan (oplah), serta pompanisasi dengan target cakupan hingga 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditujukan untuk mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah yang berpotensi meningkatkan indeks pertanaman.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Mentan Amran.

Ia menekankan bahwa distribusi anggaran tidak dilakukan secara merata, melainkan berbasis potensi wilayah serta komitmen pemerintah daerah.

“Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.

Di sektor produksi, Kementan juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas areal tanam nasional. Selain itu, bantuan benih tahan kekeringan terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun, khususnya di lahan kering.

Mentan Amran memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini masih dalam posisi aman.

“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, standing crop saat ini mencapai sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan horeka berada di kisaran 12,5 juta ton.

“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.

Selain tanaman pangan, pemerintah juga memperkuat sektor perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,95 triliun pada periode 2026–2027. Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete, dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.

“Anggarannya Rp9,95 triliun, hampir Rp10 triliun, dan ini hibah untuk rakyat,” tegas Mentan Amran.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kualitas pelaksanaan di lapangan.

“Dulu waktu dijajah, kerja paksa, tidak digaji, makan seadanya, tapi produksi tebu bisa 14 ton. Sekarang sudah merdeka, ada pemerintah, ada bupati, justru turun jadi 4–5 ton. Di mana salahnya?” ujarnya.

“Nah sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan anggaran yang telah disiapkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Pertanian optimistis penguatan irigasi dan pengembangan perkebunan mampu menjaga stabilitas produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

Penulis : guntar

Editor : ameri

Berita Terkait

Jelang Iduladha 2026, Barantin Awasi Ketat Lalu Lintas Hewan Kurban di Seluruh Indonesia
Tol Getaci Mangkrak, PUKIS Desak Pemerintah Ubah Strategi agar Menarik Investor
MUI Desak Tindakan Tegas Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa FH UI Korban Harus Dilindungi Pelaku Dibina
Ratusan Ribu Buruh Siap Kepung DPR Saat May Day 2026, Isu PHK hingga Janji Pemerintah Jadi Sorotan
Sistem Tol Nirsentuh MLFF Belum Berlaku, Ini Penjelasan Terbaru BPJT
Yandri Susanto Dorong Pemuda NTB Magang ke Jepang: Sukses di Luar Negeri, Wajib Pulang Bangun Indonesia
Musda KNPI Sultra Digelar Mei, Fokus Perkuat Kepemimpinan Daerah
Irman Gusman: Pemimpin Besar Lahir dari Krisis, Bukan Zona Nyaman

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 19:01 WIB

Jelang Iduladha 2026, Barantin Awasi Ketat Lalu Lintas Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Senin, 20 April 2026 - 18:53 WIB

170 Bupati Dikumpulkan Mentan Amran, Rp3 Triliun Digelontorkan untuk Selamatkan Produksi Pangan dari Ancaman Kemarau

Senin, 20 April 2026 - 04:52 WIB

Tol Getaci Mangkrak, PUKIS Desak Pemerintah Ubah Strategi agar Menarik Investor

Sabtu, 18 April 2026 - 13:39 WIB

MUI Desak Tindakan Tegas Kasus Pelecehan Seksual 16 Mahasiswa FH UI Korban Harus Dilindungi Pelaku Dibina

Jumat, 17 April 2026 - 20:28 WIB

Ratusan Ribu Buruh Siap Kepung DPR Saat May Day 2026, Isu PHK hingga Janji Pemerintah Jadi Sorotan

Berita Terbaru