JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan sebanyak 85 persen sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara siap melaksanakan pembelajaran semester genap mulai 5 Januari 2026. Kepastian ini menjadi bagian dari langkah pemulihan layanan pendidikan pascabencana di tiga wilayah tersebut.
Pelaksanaan pembelajaran akan dilakukan secara aman dan adaptif, dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing daerah terdampak. Kemendikdasmen menegaskan bahwa keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tetap menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan pemenuhan hak belajar anak.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam taklimat media di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa, (30/12/2025).
Ia menekankan bahwa pihaknya memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam menyesuaikan metode pembelajaran selama masa pemulihan pascabencana.
“Dalam kondisi pemulihan seperti ini, anak-anak tetap harus belajar dan hak pendidikannya harus terpenuhi. Karena itu, kami memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran sesuai situasi di lapangan,” ujar Abdul Mu’ti.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 30 Desember 2025, tercatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 3.508 sekolah telah kembali beroperasi, 587 sekolah masih dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat.
“Seluruh satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara ditargetkan siap menyelenggarakan pembelajaran semester genap mulai 5 Januari 2026,” kata Mendikdasmen.
Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari pembersihan sekolah hingga penyediaan sarana darurat. Bantuan tersebut mencakup peralatan sekolah, tenda, ruang kelas darurat, dana operasional, dukungan psikososial, serta buku bacaan.
“Secara keseluruhan, kami telah menyalurkan 27 ribu paket peralatan sekolah, 147 tenda, 160 ruang kelas darurat, 212 ribu buku bacaan, dukungan psikososial senilai Rp700 juta, serta dana operasional lebih dari Rp25 miliar,” jelas Abdul Mu’ti.
Selain sarana prasarana, Kemendikdasmen juga menyiapkan fleksibilitas kurikulum melalui penerapan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana. Pada fase tanggap darurat (0–3 bulan), kurikulum disederhanakan dengan fokus pada literasi dasar, numerasi dasar, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
Memasuki fase pemulihan dini (3–12 bulan), kurikulum secara bertahap disesuaikan ke mata pelajaran relevan, disertai penyesuaian jadwal pembelajaran dan asesmen transisi. Sementara pada fase pemulihan lanjutan (1–3 tahun), kurikulum diarahkan pada integrasi pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, Kemendikdasmen juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan di wilayah terdampak. Di Aceh, tunjangan disalurkan sebesar Rp15,7 miliar untuk 7.861 penerima. Di Sumatra Barat sebesar Rp5,5 miliar untuk 2.795 penerima, dan di Sumatra Utara sebesar Rp11,5 miliar untuk 5.783 penerima.
“Kami berharap dukungan ini dapat membantu para pendidik tetap menjalankan tugasnya secara optimal di tengah kondisi pemulihan,” pungkas Abdul Mu’ti.
Kemendikdasmen mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk terus memantau kondisi lingkungan sekolah, memperkuat koordinasi dengan unit pelaksana teknis Kemendikdasmen, dinas pendidikan, serta pihak terkait lainnya. Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendikdasmen optimistis layanan pendidikan di daerah terdampak bencana dapat terus berjalan sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan.
Penulis : amanda az
Editor : ameri
