JAKARTA – Insiden kapal tongkang bermuatan batu bara yang menghantam salah satu tiang penyangga Jembatan Mahakam pada 28 April 2025 bukan sekadar kecelakaan biasa.
Peristiwa ini menjadi sinyal kuat akan rentannya infrastruktur penting terhadap lalu lintas logistik yang padat, terutama di kawasan vital seperti Kalimantan Timur. Akibat benturan tersebut, otoritas memutuskan menutup jembatan sementara mulai 30 April hingga 1 Mei sebagai tindakan pengamanan, sembari menunggu hasil penilaian teknis lebih lanjut.
Namun, menurut DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar, pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), persoalan ini jauh lebih dalam dari sekadar kerusakan fisik. “Masalah ini menyentuh sisi tata kelola lintas sektor yang belum solid, serta ketidakseimbangan antara aspek keselamatan dan ekonomi dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya di Jakarta (6/5/2025).
Lebih lanjut, Capt. Hakeng menegaskan, “Jembatan Mahakam berdiri tepat di atas arteri pelayaran yang menopang distribusi batu bara dan barang penting lainnya. Saat jalur ini terganggu, dampaknya merambat ke mana-mana: pengiriman terhambat, biaya membengkak, dan aktivitas pelabuhan jadi kacau.”
Menurutnya, insiden semacam ini tidak bisa ditangani secara parsial. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara instansi seperti Kementerian PUPR yang mengelola jembatan dan Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas lalu lintas sungai melalui KSOP.
“Akibatnya, ketika ada kejadian, kita tidak punya satu komando terpadu yang bisa bergerak cepat dan tepat. Respons jadi lamban dan kebijakan sering kali bersifat tambal sulam,” ujarnya.
Penutupan sementara Jembatan Mahakam juga memperlihatkan dilema yang dihadapi pemerintah: memilih antara menjaga keselamatan atau menjaga kelancaran ekonomi. “Padahal, ini bukan pilihan yang harus saling meniadakan. Harus ada solusi yang menyatukan keduanya,” kata Capt. Hakeng.
Dalam jangka pendek, ia menilai kerugian ekonomi akibat insiden ini mencakup naiknya ongkos logistik, terganggunya aliran distribusi, dan tekanan pada pelabuhan yang jadi overkapasitas. “Kalau berlarut, hal ini bisa menurunkan minat investor dan menggerus daya saing produk ekspor kita,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Capt. Hakeng mendorong pemasangan fender—pelindung karet elastis—di sekitar tiang jembatan. “Fender mampu menyerap benturan kapal, dan ini sudah diterapkan secara luas di banyak negara dengan lalu lintas pelayaran padat,” jelasnya. Ia menyayangkan bahwa meski Jembatan Mahakam sudah lebih dari 20 kali mengalami insiden serupa, sistem pelindung ini belum dijadikan bagian permanen dari infrastruktur.
Ia mengusulkan pembiayaan fender bisa dibagi melalui skema retribusi antara pemerintah dan pelaku industri pelayaran. “Dengan begitu, tidak membebani APBN sepenuhnya, tapi justru menjadi investasi strategis jangka panjang,” tegasnya.
Namun, solusi teknis saja tak cukup. Capt. Hakeng juga menyerukan adanya reformasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola antarinstansi. Pemerintah daerah, meskipun tidak punya kewenangan langsung, perlu diberi ruang dalam mitigasi karena merekalah yang paling memahami dampak sosial dan kebutuhan lapangan. “Ada urgensi untuk membentuk sistem koordinasi lintas sektoral yang lebih responsif dan adaptif,” katanya.
Tak hanya itu, ia menyarankan penambahan alat bantu navigasi modern seperti radar, lampu pandu, dan sistem kamera pengawas, serta implementasi sistem peringatan dini. “Dengan teknologi sekarang, semua itu sangat mungkin diterapkan dan justru akan menekan biaya kerusakan di masa depan,” tambahnya.
Akhirnya, Capt. Hakeng menekankan bahwa insiden ini seharusnya jadi titik balik dalam cara kita memperlakukan infrastruktur strategis. “Tidak cukup membangun yang kokoh. Kita juga harus membangun sistem yang melindungi, mengelola, dan merespons dengan cepat. Keselamatan dan ekonomi bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya bisa berjalan seiring, jika dirancang dengan visi dan strategi yang matang,” pungkasnya. (*)
