DPR RI Gelar Sejumlah Rapat Strategis, Bahas Subsidi Pupuk hingga Revisi UU Keuangan

- Penulis

Rabu, 12 Maret 2025 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kura-kura di komplek Parlemen, Senayan (ist)

Gedung Kura-kura di komplek Parlemen, Senayan (ist)

JAKARA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar berbagai rapat penting pada Rabu, 12 Maret 2025.

Sejumlah komisi dijadwalkan mulai Pukul 10.00  WIB dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari subsidi pupuk, perlindungan konsumen, hingga revisi Undang-Undang terkait sektor keuangan.

Pagi ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengawali agenda dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Indonesia untuk membahas penelaahan subsidi pupuk.

Sementara itu, Komisi VI mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Pertamina Hulu Energi guna mengevaluasi kinerja perusahaan tahun 2024 serta membahas rencana kerja tahun 2025.

Siang harinya, pukul 12 WIB  sejumlah komisi turut menggelar rapat dengan berbagai pemangku kepentingan. Komisi XIII mengundang Ketua Komnas HAM untuk mengevaluasi realisasi anggaran dan program kerja tahun depan.

Di sisi lain, Komisi III mengadakan RDP dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Save Sangihe Island (SSI) terkait dugaan pelanggaran hukum oleh perusahaan tambang di Pulau Sangihe.

Dalam waktu yang sama, Komisi VIII menggelar rapat dengan Menteri Agama RI serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Sementara itu, Komisi XI mengundang asosiasi fintech untuk membahas literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Sore pukul 14.00 WIB, Komisi IV fokus membahas perkembangan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan, sementara Komisi VI berdiskusi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI dan sejumlah influencer kosmetik terkait regulasi perlindungan konsumen.

Menutup rangkaian agenda hari ini, Komisi XI kembali menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Berbagai agenda tersebut menegaskan peran DPR RI dalam merespons berbagai isu nasional yang berdampak pada masyarakat luas. ***

Penulis : amanda az

Editor : regardo

Berita Terkait

Said Abdullah Soroti Tantangan Kapolri Suyudi, Reformasi Polri Tak Cukup dengan Rotasi Pejabat
Agenda DPR Hari Ini 8 Oktober 2026: RRI, RUU Pemilu hingga Penutupan Masa Sidang Tag
Agenda DPR RI 7 Oktober 2026: Dewas RRI, RUU Perampasan Aset hingga Penetapan BPIH 2027
DPR Padat Agenda Legislasi Hari Ini, RUU Ketenagakerjaan hingga Perampasan Aset Masuk Pembahasan
Agenda DPR Hari Ini 5 Oktober 2026: RUU Perampasan Aset dan Satu Data Indonesia Dibahas
Ombudsman Sidak Lapas Cibinong Diadang, DPR Ungkap Ancaman Pidana hingga Rp1 Miliar
DPR Hari Ini: RUU Perampasan Aset, Statistik, LLAJ dan Perkoperasian Dibahas
Agenda DPR Selasa 29 September 2026: Paripurna Bahas APBN 2027, Sejumlah Komisi Soroti Isu Publik

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:38 WIB

Said Abdullah Soroti Tantangan Kapolri Suyudi, Reformasi Polri Tak Cukup dengan Rotasi Pejabat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:03 WIB

Agenda DPR Hari Ini 8 Oktober 2026: RRI, RUU Pemilu hingga Penutupan Masa Sidang Tag

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:17 WIB

Agenda DPR RI 7 Oktober 2026: Dewas RRI, RUU Perampasan Aset hingga Penetapan BPIH 2027

Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:38 WIB

DPR Padat Agenda Legislasi Hari Ini, RUU Ketenagakerjaan hingga Perampasan Aset Masuk Pembahasan

Senin, 5 Oktober 2026 - 09:28 WIB

Agenda DPR Hari Ini 5 Oktober 2026: RUU Perampasan Aset dan Satu Data Indonesia Dibahas

Berita Terbaru