DPR RI Gelar Rapat Strategis: Bahas Pemilu Ulang, Keuangan Haji, hingga Isu Buruh dan Penyiaran,10 Maret 2025

- Penulis

Senin, 10 Maret 2025 - 10:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang Paripurna DPR (dok. rentak.id)

Sidang Paripurna DPR (dok. rentak.id)

JAKARTA – Sejumlah komisi di DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait untuk membahas isu-isu penting.

Mulai dari persiapan pemilihan ulang kepala daerah hingga strategi pengelolaan keuangan haji.

Komisi II DPR RI mengawali agenda pagi ini dengan Raker dan RDP bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, serta DKPP. Fokus pembahasan adalah kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Di waktu yang sama, Komisi VI DPR RI menggelar RDP dengan Dirut PT Danareksa (Persero) beserta subholding-nya. Agenda pertemuan mencakup evaluasi kinerja korporasi tahun 2024, pemaparan rencana kerja, serta roadmap korporasi untuk tahun 2025.

Menjelang siang, Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang menyampaikan permasalahan buruh Tenaga Ahli Daya (TAD) PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, Blora, Jawa Tengah. Komisi IX juga mengadakan audiensi dengan Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) mengenai status tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN.

Sementara itu, Komisi XIII DPR RI menggelar dua RDP dengan Sekjen DPD dan Sekjen MPR. Agenda pembahasan meliputi evaluasi kinerja serta realisasi anggaran tahun 2024, serta pendalaman program kerja dan anggaran tahun 2025.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI menggelar RDPU membahas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bersama para pakar ekonomi. Fokus diskusi adalah strategi optimalisasi nilai manfaat keuangan haji bagi jemaah.

Komisi I DPR RI juga mengadakan dua agenda penting. Pagi harinya, RDP Panja RUU Penyiaran dengan Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Kominfo, Dirut TVRI, Dirut RRI, serta Dirut LKBN Antara membahas pengaturan penyiaran multiplatform. Siang harinya, RDPU dengan PEPABRI membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Rangkaian rapat ini mencerminkan keseriusan DPR RI dalam menyikapi berbagai isu nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Said Abdullah Soroti Tantangan Kapolri Suyudi, Reformasi Polri Tak Cukup dengan Rotasi Pejabat
Agenda DPR Hari Ini 8 Oktober 2026: RRI, RUU Pemilu hingga Penutupan Masa Sidang Tag
Agenda DPR RI 7 Oktober 2026: Dewas RRI, RUU Perampasan Aset hingga Penetapan BPIH 2027
DPR Padat Agenda Legislasi Hari Ini, RUU Ketenagakerjaan hingga Perampasan Aset Masuk Pembahasan
Agenda DPR Hari Ini 5 Oktober 2026: RUU Perampasan Aset dan Satu Data Indonesia Dibahas
Ombudsman Sidak Lapas Cibinong Diadang, DPR Ungkap Ancaman Pidana hingga Rp1 Miliar
DPR Hari Ini: RUU Perampasan Aset, Statistik, LLAJ dan Perkoperasian Dibahas
Agenda DPR Selasa 29 September 2026: Paripurna Bahas APBN 2027, Sejumlah Komisi Soroti Isu Publik

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:38 WIB

Said Abdullah Soroti Tantangan Kapolri Suyudi, Reformasi Polri Tak Cukup dengan Rotasi Pejabat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:03 WIB

Agenda DPR Hari Ini 8 Oktober 2026: RRI, RUU Pemilu hingga Penutupan Masa Sidang Tag

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:17 WIB

Agenda DPR RI 7 Oktober 2026: Dewas RRI, RUU Perampasan Aset hingga Penetapan BPIH 2027

Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:38 WIB

DPR Padat Agenda Legislasi Hari Ini, RUU Ketenagakerjaan hingga Perampasan Aset Masuk Pembahasan

Senin, 5 Oktober 2026 - 09:28 WIB

Agenda DPR Hari Ini 5 Oktober 2026: RUU Perampasan Aset dan Satu Data Indonesia Dibahas

Berita Terbaru