JAKARTA – Kasus sengketa tanah kembali mencuat, kali ini menyangkut tanah makam keluarga Ki Saat yang diduga telah diterbitkan sertifikat hak pakai tanpa sepengetahuan ahli waris.
Ketua LBH PEJATEN, Fahmi Fitra J, SH, menyoroti kasus ini dan menduga ada keterlibatan oknum tertentu dalam penerbitan sertifikat tersebut.
“Setiap pekerjaan atau sistem pasti ada operatornya. Masalah ploting sertifikat yang dihadapi keluarga besar makam Ki Saat ini patut dicurigai. Kemungkinan besar ada oknum yang mengerjakan, siapa lagi kalau bukan pihak-pihak terkait masalah tanah,” ujar Fahmi saat ditemui awak media di kantor LBH PEJATEN, Jl. Kemuning Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (1/3/2025).
Fenomena mafia tanah bukanlah hal baru, dan banyak kasus serupa terjadi di berbagai daerah. Fahmi mencontohkan kasus pagar laut di Pantai Indah Kapuk (PIK) yang sempat viral.
Ia menegaskan bahwa kasus tanah makam Ki Saat harus menjadi perhatian khusus karena berdasarkan sejarah, tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak mana pun.
“Kami dari LBH PEJATEN sudah mengonfirmasi kepada ahli waris, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Semuanya memberikan jawaban yang sama, bahwa sejak dahulu hingga saat ini, makam Ki Saat tidak pernah dijual kepada siapa pun,” tegas Fahmi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memeriksa status tanah yang dimiliki.
“Coba periksa ploting atau koordinat yang ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Jika tanah kita tiba-tiba diatasnamakan orang lain, ini harus segera diklarifikasi agar tidak terjadi perampasan hak,” jelasnya.
Fahmi mengaku menemukan banyak kejanggalan dalam kasus ini. “Kami curiga ada yang tidak beres. Tidak ada yang tahu kapan pengukuran tanah ini dilakukan, termasuk pihak RT/RW setempat dan kelurahan Rawajati. Kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak, tapi anehnya tidak ada yang mengetahui,” ungkapnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi LBH PEJATEN yang berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaiannya.
“Kami sudah bersurat kepada Menteri ATR/BPN, Bapak Nusron Wahid, pada Jumat, 28 Februari 2025. Surat tersebut sudah diterima, dan kami meminta agar sertifikat yang diterbitkan atas nama Pemerintah DKI segera dibatalkan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” terang Fahmi.
Tak hanya itu, LBH PEJATEN juga berencana menyurati Pemerintah DKI Jakarta terkait permasalahan ini.
“Karena ini menyangkut aset yang diklaim oleh Pemerintah DKI, maka Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bang Pramono Anung dan Bang Rano Karno, harus mengetahui permasalahan ini. Ini adalah keresahan warga Jakarta yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Fahmi berharap kasus ini dapat segera terselesaikan demi menghindari konflik yang berlarut-larut.
“Kami berharap kasus ini cepat selesai agar tidak memicu konflik berkepanjangan. Ini menyangkut tanah kuburan orang Betawi yang dikeramatkan oleh anak, cucu, dan cicitnya. Semoga pihak terkait mau mendengar dan mengambil tindakan segera,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
