JAKARTA – Sejumlah komisi di DPR RI hari ini, Rabu (26/2/2025), menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk membahas evaluasi kebijakan serta persiapan menghadapi tantangan di berbagai sektor.
Dari evaluasi Pemilu 2024 hingga kesiapan pasokan energi menjelang Ramadan dan Idulfitri, berikut rangkuman agenda penting di parlemen.
Komisi II DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar kepemiluan, termasuk peneliti BRIN dan akademisi hukum pemilu. Diskusi ini berfokus pada evaluasi Pemilu Serentak 2024 serta rencana revisi UU Pemilu dan UU Pilkada guna memperbaiki sistem pemilihan di masa depan.
Di saat yang sama, Panja Pengawasan Batam di Komisi VI menggelar RDPU dengan PT Solomon Global Utama dan PT Pollux. Pembahasan mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang oleh BP Batam dalam alokasi lahan serta masukan dari pelaku usaha di wilayah tersebut.
Komisi X DPR RI menerima perwakilan dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta organisasi dokter hewan dan dewan pendidikan se-Indonesia. Mereka menyampaikan aspirasi terkait UU Keinsinyuran, RUU Perlindungan Guru, serta RUU Pendidikan Kedokteran Hewan, selain membahas hasil Musyawarah Nasional Forum Dewan Pendidikan.
Isu energi menjadi fokus utama Komisi XII, yang menggelar RDPU dengan sejumlah perusahaan energi seperti Pertamina Patra Niaga, Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia. Pasokan BBM di SPBU menjadi perhatian utama dalam rapat ini.
Siang harinya, Komisi XII kembali bersidang dengan Menteri ESDM untuk membahas kesiapan pasokan listrik, BBM, dan LPG menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H.
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Mendiktisaintek. Agenda utama mencakup perkenalan Mendiktisaintek yang baru serta persiapan program kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2025.
Sore harinya, Komisi VI DPR RI melanjutkan pembahasan mengenai kasus PT Istaka Karya dengan menghadirkan Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), tim kurator, serta Kementerian BUMN.
Sementara itu, Komisi XII mengadakan RDP dengan Kepala BAPETEN dan BIG untuk mengevaluasi kinerja 2024 serta membahas program kerja 2025, termasuk usulan penambahan anggaran dari pinjaman luar negeri.
Sejumlah agenda strategis ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam memastikan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai sektor. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
