JAKARTA – Pemerintah memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri tetap menjadi prioritas, termasuk bagi pekerja migran yang berada di wilayah konflik. Upaya itu tercermin dari langkah cepat evakuasi WNI dari Iran menyusul meningkatnya eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, mengapresiasi respons cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan sejumlah WNI, termasuk pekerja migran Indonesia.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran, termasuk dua pekerja migran Indonesia. Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah,” kata Christina dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, sebanyak 32 warga negara Indonesia dijadwalkan dievakuasi secara bertahap dari Iran. Mereka terdiri dari 10 pekerja profesional, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia, serta lima wisatawan.
Dua pekerja migran Indonesia yang telah kembali ke Tanah Air tersebut bernama Ali Husein dan Tetap Segar. Keduanya berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur di Iran. Mereka tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026.
“Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, kedua pekerja migran ini juga pernah dievakuasi tahun lalu,” jelas Christina.
Berdasarkan rilis Kementerian Luar Negeri, proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (10/3/2026) pukul 18.00 WIB setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan.
Sementara itu, tahap kedua yang terdiri dari 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (11/3/2026).
Christina menegaskan, meskipun Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah tetap memberikan perhatian dan pelindungan kepada seluruh WNI yang berada di negara tersebut, terutama dalam situasi darurat.
“Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian P2MI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di kawasan Timur Tengah guna memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan tidak ada pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik tanpa pendampingan pemerintah.
“Koordinasi lintas kementerian dan dengan perwakilan RI di luar negeri terus dilakukan untuk memastikan kondisi WNI, termasuk PMI, tetap terpantau dengan baik,” kata politisi Partai Golkar itu.
Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini tercatat sekitar 329 warga negara Indonesia berada di Iran. Mayoritas berstatus pelajar atau mahasiswa yang terkonsentrasi di Kota Qom, sementara sisanya merupakan pekerja serta ekspatriat.
Christina menambahkan, Kementerian P2MI akan terus memantau perkembangan situasi di kawasan tersebut dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan keselamatan pekerja migran Indonesia di Iran.
Penulis : lazir
Editor : ameri
