Nasional | Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum,” kata Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Nasional | Minggu, 20 September 2026 - 08:31 WIB
Layanan ini memberikan informasi mengenai tahapan pengukuran, mulai dari jadwal kunjungan petugas ke lokasi hingga perkiraan waktu pengambilan dokumen hasil pengukuran.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:20 WIB
Praktisi hukum dari Kantor Hukum JHN & Partner, Jerry Nababan, menilai komitmen Kanwil BPN Banten di bawah kepemimpinan Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan yang lebih terukur dan transparan.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:45 WIB
“Di BPN sendiri kita lakukan digitalisasi dan dua sampai paling telat lima hari selesai. Jadi kalau Pak Menteri hari ini mengatakan 10 hari, make sense,” ujar Harison dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/8/2026).
Nasional | Jumat, 31 Juli 2026 - 14:36 WIB
“Dengan legalitas tanah yang kuat dan pelayanan pertanahan yang semakin modern, pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pemilik rumah. Kami di Kementerian ATR/BPN terus mempercepat pelayanan pertanahan agar setiap masyarakat memiliki kepastian hukum atas aset yang dimilikinya,” ujar Nusron.
Nasional | Jumat, 24 Juli 2026 - 09:00 WIB
“Kementerian ATR/BPN ingin berubah. Kami ingin menjadi mitra bagi Bapak dan Ibu di daerah. Kondisi ekonomi saat ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kami terus melakukan transformasi layanan. Kepuasan masyarakat adalah tujuan utama yang tidak bisa ditawar,” kata Dedi Noor Cahyanto.
Nasional | Rabu, 8 Juli 2026 - 14:21 WIB
“Pelayanan pertanahan yang cepat, aman, transparan, hingga kepastian biaya pada akhirnya sangat bergantung pada sistem yang dibangun oleh BPN. Karena itu, pembenahan sistem harus menjadi fokus utama agar masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” ujar Bahtra.
Nasional | Rabu, 8 Juli 2026 - 09:00 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad, mengatakan dasar hukum mengenai tarif layanan pertanahan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Nasional | Minggu, 21 Juni 2026 - 15:08 WIB
Menurut Harison, masih banyak masyarakat yang menganggap proses wakaf selesai setelah adanya ikrar atau kesepakatan secara lisan, padahal legalitas administrasi juga merupakan bagian penting dari proses pewakafan.
Nasional | Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:56 WIB
“Asas Kontradiktur Delimitasi adalah prinsip dalam penetapan batas bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung. Dalam penerapannya, pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan dan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran di lapangan,” ujar Agus Apriawan saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/5/2026).