Nasional | Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum,” kata Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Nasional | Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:58 WIB
“Pelantikan Kepala BRAN membawa harapan baru bagi masyarakat yang bertahun-tahun menunggu keadilan. Kami mendukung langkah Presiden memperkuat kelembagaan reforma agraria. Amanah ini perlu segera diwujudkan melalui langkah kerja yang jelas dan hasil yang dirasakan rakyat,” ujar Slamet, Selasa (6/10/2026).
Nasional | Senin, 13 April 2026 - 08:21 WIB
“Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Tanpa dukungan luar biasa ini, hampir mustahil sertipikat tersebut bisa kembali ke tangan Mbah Tupon,” ujar Suki Ratnasari dalam kegiatan serah terima sertipikat, Kamis (9/4/2026).
Parlemen | Rabu, 1 April 2026 - 09:46 WIB
Sejak pagi, berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan menggelar rapat secara paralel dengan melibatkan kementerian, lembaga, hingga perwakilan masyarakat.
Nasional | Selasa, 21 Oktober 2025 - 07:31 WIB
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Belum ada produk kita selama setahun ini digugat atau bermasalah dengan pihak lain,” ujar Nusron usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Parlemen | Rabu, 24 September 2025 - 08:07 WIB
Komisi VI DPR RI menggelar RDPU bersama pakar hukum dari berbagai universitas, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, dan STIH IBLAM.
Hukum | Selasa, 12 Agustus 2025 - 15:00 WIB
“Hari ini, Selasa, 12 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB, kami dari Kantor Hukum JHN & Partner mendampingi klien kami bernama Markus untuk melakukan kegiatan penguasaan fisik bidang tanah oleh ahli waris yang berhak. Klien kami adalah ahli waris sah dari almarhum Limah Lampung,” kata Jerry Nababan, Selasa (12/8/2025)
Ragam | Sabtu, 1 Maret 2025 - 12:20 WIB
Ketika Audiensi pihak ATR/BPN melalui Direktur Jendral Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (DIRJEN SKP) menyampaikan dan meminta kepada Para Ahli Waris dan Kuasa Hukum dari LBH PEJATEN untuk membuat surat permohonan pembatalan sertifikat yang terbit di tanah tersebut.
“Nanti lewat kuasa hukum nya bisa membuat surat untuk permohonan pembatalan” ucap utusan dirjen sengketa.
Ragam | Jumat, 28 Februari 2025 - 19:38 WIB
JAKARTA – Pada Selasa Siang 25/02/2025 Aksi Masyarakat Pejaten Lawan Mafia Tanah, Sekitar pukul 13:00 Masa dari Aksi Masyarakat Pejaten Melawan Mafia Tanah sampai…
Ragam | Senin, 17 Februari 2025 - 14:46 WIB
JAKARTA – Meski berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, praktik mafia tanah masih menjadi ancaman yang kian mengkhawatirkan. Kejahatan ini terus berkembang dengan modus yang…