JAKARTA – Pada Selasa Siang 25/02/2025 Aksi Masyarakat Pejaten Lawan Mafia Tanah, Sekitar pukul 13:00 Masa dari Aksi Masyarakat Pejaten Melawan Mafia Tanah sampai di depan Gedung Balai Kota DKJ disambut dengan pengawalan dari Aparat Penegak Hukum.
Sesampainya di depan Gedung Balai Kota DKJ Jakarta, perwakilan kuasa hukum para ahli waris Hardius Karo – Karo, S.H. menyampaikan orasi yang meminta kepada Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk segera menuntaskan permasalahan tanah yang diduga merupakan tanah wakaf (kuburan) yang diserobot oleh BPAD.
“Kami berharap hal ini bukan sekedar janji politik, melainkan komitmen nyata dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat”. Ucap Hardius, Jumat (28/2/2025)
Dalam aksi tersebut sempat terjadi ketegangan dengan pihak aparat keamanan yang berjaga di depan Gedung Balai Kota Jakarta.
Wanda Parulian Lubis, S.H. selaku Koordinator Lapangan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena aksi masa marah dan kecewa kepada Pemerintah Provinsi DKJ yang tidak perduli, dan seolah tutup mata akan persoalan ini.
“Warga dan Ahli Waris marah karena tidak pernah menjual tanah kuburan keluarga kepihak manapun, kenapa ada sertifikat di atas tanah itu” jelas Wanda Lubis.
Wawan Asmari Selaku Ahli Waris merasa kecewa dengan pemerintah DKJ saat ini “saya merasa tidak di dengar oleh bang Pramono, dan Bang Rano selalu Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ, padahal kami warga Pejaten yang hari ini hadir demonstrasi kami adalah pendukung beliau, tapi kenapa hari ini beliau tidak mau hadir untuk kami warga pendukungnya, kami meragukan janji politik yang sekedar janji” kata Wawan
Lebih lanjut Irwan Haidir juga mengatakan “jangan diam saja pak kami ini rakyat bapak yang kemarin dukung bapak, jadi dengarkan masalah kami, usut dan tangkap oknum mafia tanah yang diduga bersembunyi di balik jabatan, karena tanah kami tidak pernah di jual kenapa bisa ada sertifikat atas nama pemerintah DKI” kata Iwan.
Selanjutnya Akasi Demontrasi sudah hampir 2 jam berada di Depan Gedung Balai Kota Jakarta tapi tak seorang pun dari Pihak Pemerintah Provinsi DKJ yang mau keluar untuk mendengar keresahan dan tuntutan Para Ahli Waris tanah wakaf (kuburan) Ki Saat.
Setelah melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKJ, aksi massa langsung bergerak menuju kantor ATR/BPN.
Hardius menjelaskan dalam pokok permasalahan ini selaku kuasa hukum para ahli waris kuburan Ki Saat.
“Kami Menduga adanya campur tangan dari oknum ATR/BPN sehingga Sekolah Dasar Negeri Rawajati 08 Pagi menyatakan/klaim bahwa tanah wakaf tersebut merupakan satu kesatuan dari Sekolah Dasar Negeri Rawajati 08 Pagi, ini harus di cek, selidiki kapan penyerahan nya, dari siapa kepada siapa, kapan di ukur, kita curiga dengan kejanggalan yang terjadi saat ini”. Tutup Hardius Karo karo. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
