Nasional | Senin, 6 April 2026 - 16:18 WIB
“Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis,” tegas Said Iqbal, Senin (6/4/2026).
Nasional | Jumat, 13 Maret 2026 - 17:22 WIB
“Dari laporan yang diterima Posko Orange Partai Buruh dan KSPI, lebih dari 25.000 buruh tidak menerima THR. Ini laporan dari bawah, langsung dari buruh di pabrik-pabrik,” kata Said Iqbal, Jumat (13/3/2026)
Nasional | Selasa, 3 Maret 2026 - 13:26 WIB
“Awalnya aksi juga akan dilakukan di depan Gedung DPR RI. Namun karena DPR masih dalam masa reses dan tidak ada pimpinan maupun anggota yang hadir, maka aksi di DPR kami batalkan. Aksi tetap dilaksanakan di Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Said Iqbal, Selasa (3/3/2026)
Nasional | Sabtu, 28 Februari 2026 - 20:28 WIB
“Kami harus memahami terlebih dahulu isi perjanjian tersebut. Apakah pembatasan outsourcing dan kontrak satu tahun bertujuan melemahkan daya saing pekerja Indonesia atau benar-benar untuk melindungi buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
Nasional | Rabu, 25 Februari 2026 - 04:30 WIB
“Buruh di pabrik-pabrik otomotif sudah menyampaikan langsung kepada kami. Jika 105 ribu unit pikap impor masuk, produksi dalam negeri bisa turun dan itu membuka peluang terjadinya PHK,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ekonomi | Selasa, 24 Februari 2026 - 13:51 WIB
“Kami melihat ini bukan sekadar kebijakan perusahaan, tetapi pola. Buruh tidak di-PHK, tetapi dirumahkan tanpa gaji menjelang Lebaran dan tanpa THR. Itu jelas merugikan pekerja,” kata Said Iqbal, Selasa (24/2/2926).
Nasional | Senin, 26 Januari 2026 - 19:12 WIB
“Ini blunder sejak awal. Jakarta biaya hidupnya jauh lebih tinggi, tapi UMP-nya justru lebih kecil. Buruh terpaksa nombok untuk hidup,” kata Said Iqbal, Senin (26/1/2026)
Nasional | Minggu, 18 Januari 2026 - 15:10 WIB
“Terhadap perkembangan UMP DKI 2026, surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI mewakili kawan-kawan buruh yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu (18/1/2026).
Nasional | Rabu, 14 Januari 2026 - 09:48 WIB
“KSPI juga menilai pertemuan antara Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Gubernur Jawa Barat sebelumnya sangat mengecewakan. Dalam pertemuan tersebut, tidak ada pernyataan tegas bahwa UMSK tidak boleh diubah oleh gubernur, sehingga menimbulkan kesan Kementerian Ketenagakerjaan justru tunduk pada kepala daerah,” kata Said Iqbal, Rabu (14/1/2026).
Nasional | Jumat, 2 Januari 2026 - 14:41 WIB
“Kebijakan ini merusak daya beli buruh dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Bahkan bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2025,” ujar Said Iqbal, Jumat (2/1/2026).