JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin. Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.
“Program ini bukan sekadar bangun sekolah, tapi membangun masa depan bangsa,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran menterinya, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat.
Presiden juga menginstruksikan agar proses rekrutmen siswa dilakukan secara ketat dan berbasis data, sehingga benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1—kelompok 10% masyarakat termiskin di Indonesia menurut pengukuran Badan Pusat Statistik.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kesiapannya mendukung penuh pembangunan tahap pertama Sekolah Rakyat. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya telah merampungkan dokumen perencanaan teknis untuk 65 lokasi prioritas.
“Penyusunan dokumen teknis untuk 65 lokasi telah selesai pada minggu keempat April 2025. Target kami, konstruksi fisik mulai berjalan pada minggu ketiga Mei 2025,” ungkap Dody dalam keterangannya usai rapat.
Dody menambahkan, pembangunan tahap pertama akan menggunakan Model 1, yaitu merehabilitasi atau merenovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN, maupun pihak swasta.
“Saat ini Keputusan Menteri Pekerjaan Umum untuk penetapan 65 lokasi sudah diterbitkan. Kami sedang menyiapkan proses pengadaan penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultansi,” jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari skema percepatan yang digagas pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan akses pendidikan berkualitas. Program Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai fasilitas belajar, tapi juga pusat pembinaan karakter dan keterampilan praktis.
Tak berhenti di 65 lokasi, pemerintah juga tengah menyurvei 200 titik tambahan yang akan menjadi bagian dari ekspansi program. Fokus lokasi pembangunan berada di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan lahan yang siap pakai.
“Ini adalah kerja lintas kementerian. Kami berkoordinasi erat dengan Kementerian Sosial dan lembaga lainnya agar pelaksanaan program ini terintegrasi dan berjalan cepat,” kata Dody.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas utama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan inklusif. (**)
