JAKARTA – Gagasan besar yang sempat terpendam selama dua dekade kini kembali menggeliat. Pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Riau kembali mengemuka seiring dorongan berbagai pihak untuk menghidupkan kembali Visi Riau 2020, sebuah konsep strategis yang pernah dicetuskan oleh Brigjen TNI (Purn) H. Saleh Djasit saat menjabat sebagai Gubernur Riau periode 1998–2003.
Menurut pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar., potensi maritim Riau sangat besar namun belum digarap secara optimal.
“Riau punya garis pantai panjang, wilayah pesisir luas, dan lokasi yang sangat strategis karena berdekatan langsung dengan Selat Malaka—salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Tetapi sampai hari ini, kekuatan ekonomi maritim itu belum kita manfaatkan secara maksimal,” kata Capt. Hakeng dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Ia menilai, pendekatan yang dulu dirancang Saleh Djasit dalam Visi Riau 2020 sangat visioner. Salah satu ide utamanya adalah menjadikan Laut Selat Lalang sebagai simpul distribusi regional dalam kerangka Integrated Maritime Economy.
“Konsepnya jelas. Mengintegrasikan pelabuhan, kawasan industri, dan jalur distribusi laut dalam satu ekosistem logistik. Daerah-daerah seperti Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan Indragiri Hulu dirancang menjadi simpul ekonomi yang saling terhubung,” ujar Capt. Hakeng.
Ia menjelaskan bahwa pada masa itu, Saleh Djasit bahkan menggandeng perusahaan besar seperti Caltex Pacific Indonesia (CPI) serta konsultan asing untuk menyusun kajian kelayakan berbasis sains dan data. “Total nilai studi mencapai lebih dari satu juta dolar AS. Itu menunjukkan keseriusan beliau dalam membangun fondasi ekonomi maritim yang kokoh dan berjangka panjang,” katanya.
Namun sayangnya, seiring berakhirnya masa jabatan Saleh Djasit, proyek ambisius ini kehilangan arah. “Kelembagaan yang lemah dan tidak adanya kesinambungan kebijakan membuat proyek ini berhenti. Tidak ada policy legacy yang terstruktur. Ini contoh nyata lemahnya institutional memory dalam sistem pemerintahan kita,” jelasnya.
Kini, dengan terpilihnya H. Abdul Wahid, M.Si., sebagai Gubernur Riau yang baru, Capt. Hakeng melihat momentum besar untuk menghidupkan kembali gagasan maritim tersebut dalam konsep yang lebih modern: Riau Maritime Corridor.
“Saya menaruh harapan besar kepada Pak Abdul Wahid. Beliau pemimpin muda yang punya visi jauh ke depan. Konsep Riau Maritime Corridor ini bukan hanya lanjutan Visi Riau 2020, tapi pengembangan yang lebih komprehensif. Di dalamnya mencakup ekonomi biru, pelabuhan ramah lingkungan (green port development), dan adaptasi terhadap perubahan iklim,” ungkap Capt. Hakeng.
Ia menjelaskan, pendekatan yang harus diterapkan adalah Port Connectivity and Integrated Maritime Development, dengan mengintegrasikan pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Dumai, Tanjung Buton, Pelabuhan RAPP Futong, dan Kuala Enok ke dalam satu sistem logistik laut terpadu.
“Kalau ini berjalan, Riau bisa menjadi simpul utama logistik nasional di bagian barat Indonesia dan bahkan bersaing dengan kawasan industri tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari semua lini—pemerintah daerah, pusat, sektor swasta, hingga akademisi—untuk membangun kembali fondasi maritim Riau.
“Kalau semua pihak bersatu, ini bisa menjadi terobosan besar bagi ekonomi kita. Sekarang dunia sedang bicara tentang blue economy. Riau bisa tampil sebagai pionirnya di Indonesia,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan nada optimistis, “Laut adalah masa depan. Riau punya semua komponen untuk jadi kekuatan maritim regional. Yang kita butuhkan sekarang hanya satu: kemauan politik dan komitmen bersama. Tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang.”
Penulis : lazir
Editor : ameri
