RENTAK.ID – Pemerintah sebaiknya menunda penerapan Tapera. Kendati memiliki tujuan baik, namun Tapera masih belum menjadi kebutuhan masyarakat.
Terlebih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian merosot. Akibat beragai kasus kourpsi dan pelanggaran etika.
“Hasil audit BPK terkait dana Tapera yang belum diterima nasabah. Nilainya sangat besar. Hal itu menambah keruh persoalan Tapera,” ujar peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro, Rabu, 5 Juni 2024.
Menurutnya, pemerintah akan menanggung resiko berat jika terus dipaksakan. Potensi memunculkan gerakan massa yang dapat ganggu keamaan stabilitas jelang transisi pemerintahan. Untuk itu lebih tepat penerapannya diundur. Tidak dipaskakan dalam waktu dekat.
Faktor pertimbangan lainnya, lanjut Riko pertengahan tahun selalu diikuti peningkatan belanja rumah tangga. Karena memasuki tahun ajaran baru. Banyak keluarga yang fokus dengan pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anaknya.
Tidak itu saja situasi ekonomi makro pun belum menunjukan hal positif. Inflasi pada sejumlah kebutuhan pokok mengganggu ekonomi keluarga. Selain itu pula isu sosial lain yang masih belum terselesaikan.
“Presiden Jokowi lebih baik fokus pada landing kepemimpinan. Tidak memutuskan kebijakan yang berdampak pada kepemimpinan presiden mendatang,” imbuhnya.
