JAKARTA – Mudik Lebaran 2025 ternyata tidak semasif yang dibayangkan sebelumnya.
Ki Darmaningtyas, peneliti dari Inisiatif Strategis untuk Transportasi (INSTRAN), menilai bahwa fenomena ini bukan semata akibat kebijakan perpanjangan libur atau penerapan Work from Anywhere (WFA), melainkan karena memang terjadi penurunan jumlah pemudik.
“Di lapangan, kondisi di daerah tujuan mudik seperti DIY, baik di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Gunungkidul, yang biasanya dipadati kendaraan pribadi berpelat non-AB, tahun ini tampak sepi,” ungkap Ki Darmaningtyas, Kamis (3/4/2025).
Sejumlah pemudik yang melakukan perjalanan pada H-2 hingga H-1 melalui Tol Trans-Jawa juga melaporkan kelancaran arus lalu lintas.
“Saya melintas dari Jawa Timur ke arah Jakarta pada H-1, dan perjalanan sangat lancar. Bahkan kendaraan yang mengarah ke timur juga relatif sepi,” ujar Hadi, seorang pemudik asal Surabaya.
Data dari PT Jasa Marga (Persero) menunjukkan adanya penurunan jumlah kendaraan yang melintas di beberapa gerbang tol utama, seperti Pintu Tol Ciawi 1, Cikampek Utama 1, Kalihurip Utama 1, dan Cikupa.
Pada arus mudik 2024, jumlah kendaraan yang melintas pada H-5 hingga H-1 mencapai 1.045.330 unit, sementara pada 2025 turun menjadi 1.004.348 unit, atau berkurang sebanyak 40.982 kendaraan.
Meskipun demikian, puncak arus mudik tetap terjadi pada H-3, dengan kenaikan jumlah kendaraan dari 231.511 unit pada 2024 menjadi 255.027 unit di 2025.
“Ini artinya kebijakan WFA tidak terlalu berpengaruh. Justru libur lebih awal yang mendorong pergerakan pemudik,” jelas Ki Darmaningtyas.
Dampak Kondisi Ekonomi
Penurunan jumlah pemudik sebenarnya sudah diprediksi sejak sebelum Ramadan, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“ASN muda yang memiliki cicilan rumah dan kendaraan lebih memilih tidak mudik karena dalam tiga bulan terakhir mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan dari perjalanan dinas atau kegiatan seremonial,” tambahnya.
Selain itu, sektor swasta juga mengalami tekanan. “Banyak perusahaan melakukan PHK, hotel dan tempat hiburan sepi pengunjung. Dampaknya, kesejahteraan karyawan menurun sehingga mereka lebih memilih menghemat pendapatan daripada mudik,” jelasnya lagi.
Pemerintah sempat mengantisipasi arus mudik yang besar berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang menyebutkan ada 146 juta orang berpotensi mudik.
Namun, menurut Ki Darmaningtyas, kebijakan ini tidak mempertimbangkan evaluasi mudik tahun sebelumnya dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kalau saja evaluasi arus mudik 2024 dilakukan dengan cermat, pemerintah tidak perlu membuat kebijakan yang terlalu berlebihan, seperti pelarangan kendaraan truk sumbu tiga selama 16 hari.
Kebijakan ini justru menurunkan kinerja ekonomi nasional dan membuat pengusaha serta awak truk kehilangan pendapatan dalam periode tersebut,” paparnya.
Pengaturan lalu lintas menuju Sumatra melalui Pelabuhan Merak memang sukses menghindari kemacetan, tetapi dari sisi bisnis, operator penyeberangan justru mengalami kerugian.
“Tingkat keterisian kapal hanya 30%, sementara antrean kendaraan menuju Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) di Bojonegara mencapai 1,2 km pada 25 Maret,” kata Ki Darmaningtyas.
Kesalahan pengalihan operasional truk ke BBJ dan Ciwandan ini dianggap mengulang pola yang sama seperti saat libur Natal dan Tahun Baru 2024.
“Semestinya, kebijakan transportasi tidak hanya berdasarkan insting, tetapi juga mendengar masukan dari berbagai pihak agar tidak merugikan banyak sektor,” tutupnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
