RENTAK.ID – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman penyelundupan yang kian kompleks. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan menegaskan komitmen untuk mendorong keberlanjutan kerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.
Dalam pernyataan resminya, Jumat (1/8/2025), Budi menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan lembaga dalam menekan praktik penyelundupan di Indonesia.
“Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan bekerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut harus diperkuat, mengingat kawasan tersebut kerap dijadikan jalur utama penyelundupan lintas batas. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan sistem keamanan maritim yang terkoordinasi dan efektif.
Upaya konkret tersebut terlihat dalam capaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang baru saja merampungkan Operasi Terpadu Semester I 2025. Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang berlangsung sejak Mei hingga Juli berhasil mengungkap 16 kasus penyelundupan, termasuk narkotika, rokok ilegal, hingga komoditas bahan pokok.
Salah satu kasus besar yang diungkap adalah penyelundupan 2 ton sabu oleh kapal MV Sea Dragon Tarawa. Keberhasilan penindakan ini dinilai menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp15 triliun dan melindungi jutaan masyarakat dari ancaman narkoba.
“Saya juga mengapresiasi hal tersebut yang telah membuktikan kinerja dari Desk Pencegahan dan Penyelundupan selama ini dalam memberantas penyelundupan dan menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia,” tutup Budi.(***)
Penulis : Zul
Editor : Ami
