RENTAK.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa dia akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Selasa (24/1/2024) malam, di Semarang.
Mahfud mengambil langkah ini sebagai bentuk protes keras dan kritik moral. Hal tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan “Tabrak Prof!” .
“Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan,” katanya mengawali pertanyaan.
“Kami, sebagai generasi muda, butuh kepastian. Berkaitan dengan statement sore tadi dari Pak Ganjar (Pranowo, calon Presiden nomor urut 3), yang menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud,” ujarnya.
Sebelumnya, di Kendal, Jawa Tengah, Ganjar memang menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), untuk menjaga agar pemilu berlangsung jujur dan adil serta menghindari konflik kepentingan.
Terhadap pertanyaan tersebut, Mahfud menjawab dengan tegas, “Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya, pada saat yang tepat nanti, pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” ujarnya.
Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
“Namun, upaya percontohan itu tidak berhasil,” ucapnya. Karena itu, Mahfud memutuskan untuk mundur, tetapi akan memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak para peserta Tabrak Prof! untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.
Usai debat calon wakil presiden (cawapres) Ahad lalu pada tanggal 21 Januari 2024, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud yang memiliki pengalaman panjang sebagai akademisi, wakil rakyat, hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, dan menteri tersebut tetap rendah hati, dengan menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyampaikan, “Saya ingin memberi contoh, kalau saya merangkap jabatan sebagai cawapres, apakah saya akan menggunakan jabatan tersebut untuk memanfaatkan fasilitas negara? Sudah tiga bulan ini, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara.”
Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika ia berkunjung ke daerah. “Karena saya tidak ingin menggunakan jabatan saya untuk memperoleh fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud.
“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Mahfud mengatakan, “Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”
“Saya sangat menghargai Presiden Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan karena ketulusan itu pula, saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.
“Karena itu, mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak serta merta menyebut fasilitas negara sebagai pemberian personal, karena fasilitas tersebut adalah milik negara,” tandasnya.
Tabrak, Prof! ditayangkan secara langsung melalui Instagram @mohmahfudmd, TikTok @mohmahfudmdofficial, dan YouTube Mahfud MD Official.
