RENTAK.ID, JAKARTA – Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bakal menambah kuota Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk penempatan di Korea Selatan (Korsel) dalam sekema Government to Government (G to G) untuk sektor manufaktur.
“Jadi kita itu minta tambahan kuota kepada Korea, dan alhamdulilah dari kuota yang sebelumnya tiga belas ribu ditambah lagi menjadi seribu lima ratus kuota PMI untuk saat manufaktur, jadi total kuota Indonesia ada empat belas ribu lima ratus,” kata Sekertaris Utama BP2MI Rinardi kepada wartawan usai memberangkatkan sebanyak 105 PMI ke Korsel, di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).
Rinardi menjelaskan, penambahan kuota tersebut karena animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi sangat tinggi.
Menurut dia, hal tersebut lantaran sosialisasi yang begitu masif dilakukan BP2MI kepada masyarakat semenjak tiga tahun terakhir ini. Artinya ada perkembangan yang positif semenjak BP2MI dipimpin oleh Benny Rhamdani.
“Jadi Korea itu kan memberikan alokasi sekian ribu untuk buat semua negara, dan Indonesia mendapat kuota sekitar 13 ribu kuotanya, sementara animo tahun lalu itu yang mendaftar 30 ribu yang diterima cuma 13 ribu, sehingga kita meminta tambahan kuota,” ujarnya.
Melihat tingginya animo masyarakat,, Rinardi optimisa penempatan pahlawan devisa ke negara penempatan pada tahun 2023 bakal melampaui target yang ditetapkan sebanyak 250.000 ribu orang untuk semua sektor.
“Peningkatannya tahun ini cukup mengalami tren begitu bagus, lebih tinggi ketimbang dua tahun terakhir ini, artinya pemberangkatan PMI ke negara penempatan akan terus bertambah sampai akhir 2023, mudah-mudahan target kita 250 ribu orang tercapai, bahkan bisa melibihi angka itu,” kata Rinardi.
Rinardi mengatakan, dari jumlah total 203.051 ribu PMI yang telah diberangkatkan sepanjang tahun 2023 oleh BP2MI untuk semua sektor ke negara penempatan, manufaktur dan fishing paling mendominasi.
“Totalnya sejauh 2023 ini sudah menembus angka 203.051 ribu orang pekerja migran Indonesia diberangkatkan, dan ini trennya semakin positif dan meningkat,” ucap dia.
Rinardi mengatakan, bahwa jumlah tersebut paling terbesar dibandingkan periode atau tahun-tahun sebelumnya, yang hanya menembus angka di bawah 200.000 ribu PMI yang diberangkatkan ke negara penempatan.
“Setiap hari, setiap bulan, tahun kita terus menggelorakan penempatan PMI kepada masyarakat melalui jalur resmi, sosialisasi terus kita lakukan mulai tingkat desa sampai kota-kota besar. Ini juga bagian dari memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak ajakan bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi,” tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Renardi juga mengingatkan bahwa pentingnya bagi calon PMI untuk berangkat bekerja ke luar negeri secara prosedural. Sehingga, mereka kelak bisa terhindar dari bahaya dan berbagai persoalan yang berpotensi menjerat PMI semasa di luar negeri.
Sebab, dengan begitu negara melalui BP2MI, bisa memberikan pelindungan secara optimal, dari ujung rambut hingga ujung kuku.
“Bahwa mereka kalau berangkat dengan proses yang benar, resmi, prosedural, memiliki kapasitas, pelatihan dilalui, sertifikasi bahasa, lulus tes berhasil, mereka adalah duta bangsa dan negara hadir sejak awal sampai mereka kembali nanti. Sampai purna, sampai nanti kembali ke Tanah Air,” ucap Rinardi.
“Tapi kalau PMI yang berangkat ke luar negeri dengan cara non prosedural, maka negara tidak bisa memantau selama ada di negara penempatan, artinya pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal,” katanya.
