JAKARTA – Upaya menjaga stabilitas harga pangan kembali menjadi sorotan setelah Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menemukan minyak goreng bersubsidi Minyakita masih dijual di atas ketentuan pemerintah.
Temuan tersebut diperoleh saat Rizal melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2025).
Dalam sidak itu, Rizal menemukan beberapa pengecer menjual Minyakita seharga Rp 16.000 per liter, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. Ia menegaskan praktik tersebut harus segera ditertibkan agar konsumen tidak dirugikan.
“Nah ini kami menemui masih ada yang jual Rp 16.000 per liter melebihi ketentuan. Ini nanti tolong Satgas Pangan ditindaklanjuti agar pengecer menjual sesuai HET,” kata Rizal di pasar Rawamangun.
Rizal menjelaskan, pedagang beralasan menaikkan harga karena kesulitan menyediakan uang kembalian Rp 300 jika menjual sesuai HET. Namun, ia menekankan bahwa alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melanggar aturan harga.
“Pedagang berdalih tidak punya kembalian. Tapi saya sampaikan, boleh menjual Rp 16.000 asal dipaketkan dengan barang lain senilai Rp 300. Jadi konsumen tetap menerima nilai sesuai HET,” ujar Rizal.
Ia mencontohkan bonus berupa cabai atau kecap agar total belanja setara Rp 16.000 tanpa merugikan pembeli.
Rizal juga menanggapi keluhan pedagang terkait sulitnya memperoleh stok Minyakita. Menurutnya, kondisi tersebut tidak semestinya terjadi mengingat Indonesia merupakan produsen minyak goreng terbesar.
“Nanti tolong sekali lagi Satgas Pangan, kenapa alasannya sampai kesulitan mendapatkan stok Minyakita. Ini harus ditelusuri,” tegasnya.
Rizal mengungkapkan bahwa penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun ini dipastikan tidak mencapai target. Dari target 1,5 juta ton, realisasi hingga Rabu (24/12/2025) baru mencapai 784 ribu ton atau sekitar 52,8 persen.
“Jadi sampai dengan akhir tahun nanti estimasi kita bisa 60 persen, insyaallah,” kata Rizal saat ditemui di Transmart Cempaka Putih pada hari yang sama.
Ia menjelaskan, rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh penghentian sementara penyaluran pada periode Maret hingga Juni. Untuk mengatasi hal itu, Bulog mengusulkan agar penyaluran SPHP tahun depan dapat dilakukan sepanjang tahun, dengan penyesuaian di wilayah sentra produksi saat musim panen agar tidak merugikan petani.
“Harapan kami, mulai Januari sampai Desember tetap ada SPHP. Tapi di wilayah sentra produksi, target penyalurannya diperkecil,” ujarnya.
Terkait program SPHP 2026, Rizal menyebut pemerintah belum mengeluarkan penugasan resmi. Meski demikian, ia memprediksi kuota penyaluran tahun depan tidak jauh berbeda dengan tahun ini, yakni sekitar 1,5 juta ton.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa keputusan terkait penugasan dan kuota SPHP 2026 masih menunggu pembahasan lebih
“Jadi saya belum bisa menjawab. Semua kegiatan pengeluaran beras harus melalui Rakortas. Sementara Rakortasnya belum ada, jadi kita tunggu Rakortasnya,” ujar Ketut.
Penulis : lazir
Editor : ameri
