Jangan Berebut Kekayaan SDA, Anggota DPR Minta DOB Papua Fokus Bangun Daerah

- Penulis

Jumat, 14 Maret 2025 - 04:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR, Indrajaya. (dok. rentak.id)

Anggota Komisi II DPR, Indrajaya. (dok. rentak.id)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, mengingatkan para kepala daerah di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua untuk tidak berebut kekayaan sumber daya alam (SDA).

Ia menegaskan bahwa tugas utama mereka adalah membangun pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memajukan wilayah masing-masing.

“Tiga kepala daerah yang baru saja dilantik harus fokus bekerja keras untuk menata pemerintahan. Jangan sampai kekayaan alam justru menjadi pemicu konflik. Yang terpenting adalah bagaimana kekayaan ini bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat,” papar Indrajaya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, para gubernur DOB Papua, serta Gubernur Papua Barat Daya di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kamis (13/3/2025).

Pada Pilkada 2024, tiga daerah telah memiliki pemimpin baru, yakni Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Tengah, dan Gubernur Papua Barat Daya. Indrajaya menilai para kepala daerah ini memiliki pengalaman yang cukup dalam pemerintahan.

“Sebagian besar dari mereka pernah menjabat sebagai bupati, politisi, atau pejabat pemerintahan lainnya. Mereka sangat memahami bagaimana percepatan pembangunan daerah harus dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Papua meningkat,” jelasnya.

Indrajaya juga mengingatkan bahwa DOB Papua menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan keuangan. Namun, ia menegaskan bahwa potensi kekayaan alam di Papua sangat besar dan harus dikelola dengan bijak.

“Papua Selatan punya tambang emas, tembaga, perak, nikel, dan batu bara. Papua Tengah juga kaya akan mineral, termasuk emas, perak, dan tembaga. Keberadaan PT Freeport dan PT Nusa Halmahera Mineral adalah bukti nyata betapa besarnya potensi di sana,” paparnya.

Sementara itu, Papua Pegunungan juga menyimpan kekayaan berupa tambang emas, tembaga Grasberg, minyak, gas, serta batu bara. Papua Barat Daya, selain memiliki sumber daya alam melimpah seperti tiga DOB lainnya, juga menjadi pusat pariwisata dengan keindahan Raja Ampat.

“Karena itulah, tidak ada alasan bagi empat DOB ini untuk tidak maju. Dengan gubernur dan wakil gubernur yang berpengalaman, seharusnya mereka bisa membawa perubahan yang signifikan,” tegas Indrajaya.

Ia berharap para kepala daerah memanfaatkan momentum ini untuk mencatatkan sejarah emas dalam pembangunan Papua.

“Pak gubernur dan wakil gubernur akan sangat rugi kalau tidak mampu menorehkan prestasi. Kami di DPR RI tentu akan mengawal dan mendukung penuh agar DOB ini berkembang sesuai harapan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Indrajaya meminta agar keempat DOB ini menjadi contoh bagi daerah lain yang tengah mengupayakan pemekaran wilayah.

“Kita tidak ingin DOB ini justru jadi contoh buruk dan menghambat rencana pemekaran daerah lain. Oleh karena itu, saya mengajak para kepala daerah untuk membangun dengan niat tulus dan kerja nyata,” pesannya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada persaingan tidak sehat terkait penguasaan wilayah maupun eksploitasi SDA di Papua.

“Koordinasi dan konsolidasi antarwilayah harus segera dilakukan. Pemerintah pusat, khususnya DPR RI, siap membantu menyelesaikan berbagai permasalahan. Jangan sampai masalah ini dibiarkan berlarut-larut, karena bisa berdampak buruk bagi masyarakat,” pungkasnya. ***

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Biaya Haji 2027 Disepakati, Jamaah Reguler Efektif Bayar Rp23,24 Juta
Sekolah Rakyat di Sulbar Dibangun Besar-besaran, Mamuju Tampung 1.260 Siswa
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Said Iqbal Soroti 3 Celah yang Bisa Rugikan Buruh
Tiga Tahun Tragedi Gaza, Sukamta: Jangan Bangun Gaza tapi Palestina Hilang
UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan, Yoga Duwarto: Jangan Lagi Ganti Aturan Setiap Ganti Menteri
Slamet Minta BRAN Gerak Cepat, Konflik Agraria Jangan Dibiarkan Berlarut
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Selangkah Lagi Jadi UU, Pemerintah Setuju Dibawa ke Paripurna
Mukhtarudin Bertemu Menteri SDM Malaysia, Bahas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:33 WIB

Biaya Haji 2027 Disepakati, Jamaah Reguler Efektif Bayar Rp23,24 Juta

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:11 WIB

Sekolah Rakyat di Sulbar Dibangun Besar-besaran, Mamuju Tampung 1.260 Siswa

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:41 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Said Iqbal Soroti 3 Celah yang Bisa Rugikan Buruh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:03 WIB

Tiga Tahun Tragedi Gaza, Sukamta: Jangan Bangun Gaza tapi Palestina Hilang

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB

UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan, Yoga Duwarto: Jangan Lagi Ganti Aturan Setiap Ganti Menteri

Berita Terbaru