JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memutar roda diplomasi dan negosiasi menyusul kebijakan tarif resiprokal yang akan diberlakukan Amerika Serikat mulai 9 April 2025.
Lewat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta komunikasi intensif dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya, Indonesia tengah merumuskan langkah strategis yang holistik dan seimbang demi melindungi kepentingan nasional.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memilih jalur retaliasi. Sebaliknya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan diplomatik guna mencari solusi yang menguntungkan kedua negara.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu sampai 9 April, untuk memberikan respons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk arus impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).
Sikap kehati-hatian ini diambil untuk menjaga stabilitas jangka panjang dalam hubungan perdagangan bilateral serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Pemerintah mencermati dampak lanjutan dari kebijakan tarif tersebut, terutama pada sektor industri padat karya yang sangat bergantung pada pasar ekspor seperti industri alas kaki dan apparel. Sektor-sektor ini dinilai sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.
“Besok seluruh industrinya akan kita undang. Kita ingin mendengarkan langsung masukan mereka, terutama soal ekspor dan sektor-sektor padat karya yang perlu kita jaga,” tambah Airlangga.
Tarif resiprokal Amerika Serikat akan berlaku efektif 9 April 2025, dengan beberapa pengecualian. Produk yang dikecualikan antara lain barang medis dan kemanusiaan yang dilindungi dalam 50 USC 1702(b), serta produk-produk yang sudah lebih dulu dikenai tarif melalui Section 232 seperti baja, aluminium, dan suku cadang mobil.
Selain itu, produk strategis seperti semikonduktor, tembaga, produk kayu, farmasi, logam mulia (bullion), serta energi dan mineral langka juga masuk dalam daftar pengecualian.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah terus menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha, agar penyusunan strategi kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi industri nasional. Pemerintah juga melakukan kajian fiskal secara mendalam untuk menakar dampak dari setiap langkah kebijakan terhadap stabilitas APBN jangka menengah dan panjang.
“Karena ini masih dinamis dan terus berkembang, Bapak Presiden meminta agar kita segera menyampaikan surat resmi sebelum tanggal 9 April. Secara teknis, tim terus bekerja dalam payung deregulasi, menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet bulan Maret lalu,” jelas Airlangga.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah juga mulai membuka opsi pasar alternatif, termasuk kawasan Eropa yang merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah China dan Amerika Serikat.
“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” ujar Airlangga, menutup pernyataannya.
Rapat koordinasi terbatas ini turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
