BANDUNG – Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya komunikasi publik dalam menekan tingginya pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan.
Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).
Menurut Harison, mayoritas pengaduan masyarakat berkaitan dengan persoalan administrasi dan birokrasi. Karena itu, pendekatan komunikasi yang efektif diperlukan agar masyarakat lebih memahami alur layanan.
“Dari banyaknya aduan yang masuk, posisi pertama adalah masalah administrasi dan birokrasi. Maka, yang perlu dilakukan adalah memahami keinginan masyarakat sekaligus membuat mereka lebih mudah mengerti prosedur layanan di ATR/BPN,” ujar Harison.
Harison menjelaskan, strategi komunikasi dapat dilakukan dengan mengemas informasi layanan secara menarik, sederhana, dan mudah dipahami. Konten tersebut bisa disebarluaskan melalui media sosial, materi visual, maupun sosialisasi langsung oleh Kantor Pertanahan di daerah.
“Kalau masyarakat sudah mendapat informasi lengkap dari konten maupun sosialisasi kantor, mereka akan datang dengan dokumen siap, tidak bingung, dan tidak merasa dipersulit oleh birokrasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, komunikasi bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun kepercayaan, interaksi, dan pemahaman bersama.
“Kita sering merasa sudah cukup dengan membuat konten atau rilis. Tapi apakah itu membangun kepercayaan? Belum tentu. Kalau masyarakat paham, mereka bahkan bisa menjadi bagian yang membela kita. Karena itu penting untuk mengukur apakah pesan yang kita sampaikan benar-benar sampai,” tegas Harison.
Dalam kesempatan tersebut, Harison juga menyoroti empat pilar utama komunikasi publik yang harus diperkuat, yaitu:
Masyarakat sebagai penerima layanan,
Mitra strategis, seperti NGO dan akademisi,
Koordinasi antar instansi pemerintah,
Media sebagai kanal edukasi dan kontrol publik.
“Kantor harus bisa ‘berbicara’ bahkan sebelum masyarakat bertemu petugas. Mulai dari ruang tunggu, loket, hingga suasana pelayanan. Kalau dari awal sudah terasa ramah dan jelas, kepercayaan masyarakat langsung tumbuh,” kata Harison.
Sejalan dengan itu, Plh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya pelayanan.
“Kalau Kepala Kantor memberi contoh baik, stafnya akan mengikuti. Budaya pelayanan terbentuk dari nilai-nilai yang dibawa oleh pimpinan,” ujarnya.
Acara sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan; Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Samudra Ivan Supratikno; Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry; para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat, serta jajaran Kanwil BPN Jawa Barat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
