MAGETAN — Anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak memicu keresahan di berbagai sentra produksi telur di Jawa Timur. Kondisi ini bahkan mendorong para peternak melakukan aksi protes karena harga jual yang diterima sudah berada di bawah biaya produksi, sehingga mengancam keberlangsungan usaha mereka.
Di tingkat kandang, telur saat ini hanya dihargai sekitar Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Padahal, biaya produksi yang harus ditanggung peternak mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Selisih tersebut membuat banyak peternak harus menanggung kerugian dalam setiap penjualan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, Riyono Caping, menilai pemerintah perlu segera turun tangan untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dan jaminan penyerapan dari program pemerintah MBG melalui instruksi langsung dari BGN,” ujar Riyono, Rabu (3/6/2026).
Gelombang protes peternak diawali dari Magetan melalui aksi pembagian lebih dari satu ton telur kepada masyarakat. Aksi tersebut mendapat respons dari pemerintah daerah melalui pembelian telur oleh aparatur sipil negara (ASN) serta pemberian bantuan jagung subsidi bagi peternak lokal.
Meski demikian, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengerek harga telur di tingkat peternak.
Menurut Riyono, puncak kekecewaan peternak terlihat dalam aksi pembagian 62 ton telur yang dilakukan peternak di Blitar. Ia menilai situasi yang terjadi sudah tidak wajar dan membutuhkan intervensi serius dari pemerintah.
“Aksi pembagian 62 ton telur di Blitar menjadi puncak usaha para peternak lokal di Jatim. Harga sudah tidak masuk akal, penyerapan di program MBG juga belum maksimal, para tengkulak bisa mempermainkan harga, sementara harga pakan masih relatif tinggi,” kata Riyono.
Padahal, dari sisi pasokan, kondisi telur nasional dinilai cukup aman. Berdasarkan data yang disampaikan Riyono, stok telur nasional pada akhir 2025 mencapai 6,52 juta ton, sementara kebutuhan nasional di luar program MBG berada di angka 6,225 juta ton. Artinya masih terdapat surplus sekitar 295 ribu ton.
Dengan kondisi stok yang melimpah tersebut, Riyono menilai harga telur seharusnya dapat dijaga tetap stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi peternak.
“Melihat stok telur, seharusnya pasokan aman. Harga di tingkat peternak idealnya bisa stabil di kisaran Rp24.000 sampai Rp26.000 per kilogram agar peternak masih memiliki margin untuk melanjutkan produksi. Jika harga terus turun, produksi nasional juga berpotensi ikut menurun,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak pada iklim usaha peternakan dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah, menurutnya, perlu mengambil langkah cepat melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang tegas.
Riyono mengusulkan setidaknya tiga langkah utama. Pertama, memastikan harga pembelian telur di tingkat peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang berada pada kisaran Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram agar harga di tingkat konsumen tetap maksimal Rp30.000 per kilogram.
Kedua, Satgas Pangan diminta menindak tegas pembeli besar yang membeli telur di bawah HAP dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan.
Ketiga, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) harus diwajibkan menyerap telur dari peternak lokal sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Pemerintah harus tegas dan jelas. Pastikan harga beli di kandang peternak sesuai HAP, Satgas Pangan bertindak terhadap pembeli yang melanggar, dan seluruh SPPG di bawah BGN memberikan jaminan pembelian serta penyerapan telur dari peternak lokal,” tegas Riyono.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
