JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali ke Tanah Air usai menjalani kunjungan penting ke Arab Saudi. Tidak hanya menghadiri Konferensi Lembaga Hadis Nabawi yang digelar di Madinah atas prakarsa Raja Salman, Menag juga memastikan kesiapan layanan dan petugas penyelenggara haji di sejumlah kota utama seperti Madinah, Makkah, dan Jeddah.
“Alhamdulillah, banyak sekali kemajuan yang bisa kita capai. Boleh dikatakan hampir semuanya sudah siap untuk penyelenggaraan haji. Bahkan di Bandara, untuk kloter pertama, semua persiapan sudah matang,” ujar Menag Nasaruddin saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu malam (30/1/2025).
Penyambutan Menag di bandara turut dihadiri Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Plt Irjen Kemenag Faisal Ali, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian Agama.
Selama di Tanah Suci, Menag aktif meninjau langsung berbagai fasilitas dan skenario mitigasi yang disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ia mengapresiasi kerja keras petugas lapangan yang sigap menghadapi berbagai potensi kendala.
“Semua sudah ada antisipasinya. Ini penting agar haji tahun ini berjalan lancar, tanpa hambatan berarti,” ungkapnya.
Selain itu, Menag juga memanfaatkan kunjungannya untuk berdialog informal dengan sejumlah pejabat pemerintah Saudi Arabia dan Duta Besar Saudi untuk Indonesia. Dalam pertemuan itu, kedua pihak saling berbagi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, yang tahun ini berjumlah sekitar 241.000 orang.
“Pihak Kerajaan Saudi Arabia menyampaikan bahwa syarat utama adalah kelengkapan dokumen. Jangan sampai ada jemaah Indonesia yang berangkat tanpa berkas lengkap, karena itu pasti akan menyulitkan di lapangan,” tegas Menag.
“Mereka juga mengapresiasi karena Indonesia dikenal tertib dan siap dalam memberangkatkan jemaahnya,” tambahnya.
Guna memperkuat skenario cadangan, Menag meminta agar mitigasi yang disiapkan tidak bersifat tunggal. Ia mencontohkan perlunya armada bus cadangan jika terjadi kemacetan atau mogok, hingga layanan safari wukuf untuk jemaah yang jatuh sakit menjelang puncak haji.
“Dengan jumlah jemaah yang besar, tidak cukup hanya satu opsi mitigasi. Harus ada cadangan yang komprehensif dan responsif,” jelasnya.
“Kalau ada jemaah yang terpisah dari rombongan, kita harus punya sistem informasi yang cepat untuk melacak dan mempertemukan mereka kembali,” sambungnya.
Di akhir pernyataannya, Menag juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran berangkat ke Tanah Suci tanpa visa resmi haji. Ia menegaskan, pemerintah Arab Saudi kini menerapkan sanksi tegas.
“Kalau tertangkap tidak menggunakan visa haji, bisa langsung dipulangkan dan didenda hingga 100 ribu Riyal Saudi atau setara Rp400 juta. Itu sudah terjadi dan tidak bisa ditawar.”
“Selalu bawa identitas, jangan pernah lengah, demi keselamatan dan kenyamanan selama berhaji,” pungkasnya.
Menag Nasaruddin menutup dengan ajakan untuk saling mendoakan agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan aman, tertib, dan penuh keberkahan.
