JAKARTA – Ketidakpastian situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat DPR meminta pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Jika perlu, skenario paling ekstrem berupa pembatalan keberangkatan jemaah juga diminta untuk dipertimbangkan demi keselamatan.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan pemerintah perlu memiliki rencana cadangan yang matang jika situasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat dan sulit diprediksi.
“Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi,” kata Marwan di Jakarta, dikutip Rabu (11/3/2026).
Ia menilai skenario terburuk harus dihitung secara serius, termasuk kemungkinan jemaah sudah berada di Arab Saudi namun tidak bisa kembali ke Tanah Air akibat konflik yang kembali memanas.
“Umpamanya berangkat, tapi tiba-tiba di sana nggak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda, meningkat lagi,” ujarnya menggambarkan potensi risiko yang dapat menghambat kepulangan jemaah.
Marwan mengingatkan Indonesia pernah beberapa kali membatalkan keberangkatan haji. Selain saat pandemi Covid-19 pada 2020–2021, pembatalan juga pernah terjadi pada masa awal kemerdekaan ketika kawasan Timur Tengah dilanda konflik.
Karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi secara komprehensif melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta otoritas penerbangan.
“Pemerintah perlu menyiapkan alternatif yang jelas, mulai dari mitigasi risiko dini hingga rencana evakuasi jika situasi memburuk setelah kedatangan jemaah di Arab Saudi,” tambahnya.
Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan potensi kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini. Hal itu dipicu kemungkinan perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah konflik di Timur Tengah.
Ia menjelaskan pihaknya masih terus berkomunikasi dengan dua maskapai yang melayani penerbangan haji, yakni PT Garuda Indonesia Tbk dan Saudia Airlines.
“Sampai kemarin, tidak ada pembicaraan terkait penambahan biaya oleh dua maskapai yang telah dikontrak. Namun memang ada penambahan biaya kalau rute penerbangan dalam kontrak diubah,” kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (11/3/2026).
Irfan memaparkan, pemerintah menyiapkan tiga skenario terkait penyelenggaraan haji di tengah konflik Timur Tengah. Salah satu skenario memungkinkan jemaah tetap diberangkatkan dengan rute penerbangan yang dialihkan melalui jalur yang lebih aman.
Menurutnya, salah satu opsi jalur penerbangan adalah melewati Samudera Hindia, kemudian masuk kawasan Afrika Timur sebelum menuju Mekkah.
“Perubahan rute akan diikuti dengan jaminan koridor bagi para jemaah dari pihak-pihak yang berkonflik. Kami juga berupaya memastikan jemaah Indonesia mendapat status nonkombatan,” ujarnya.
Di sisi lain, Irfan juga menyiapkan skenario pembatalan keberangkatan haji oleh pemerintah Indonesia. Jika skenario tersebut terjadi, ada kemungkinan dana jemaah yang seharusnya digunakan tahun ini berpotensi hangus.
“Selain itu, nilai biaya yang dikembalikan akan bergantung pada negosiasi. Namun sejauh ini semua persiapan masih dijalankan dan kami masih anggap semua proses sesuai jadwal,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah masih menimbang dua pilihan utama, yakni menunda atau tetap memberangkatkan jemaah haji.
Menurut Dahnil, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan agar keselamatan dan keamanan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.
“Negosiasi yang dimaksud adalah negosiasi tingkat tinggi. Jadi, negosiasi ini adalah pembicaraan antara Presiden RI dengan Raja atau Pangeran dari Arab Saudi,” kata Dahnil.
Ia menambahkan, opsi penundaan dinilai lebih realistis jika mempertimbangkan biaya evakuasi lebih dari 203.000 jemaah haji apabila konflik memburuk saat mereka berada di Arab Saudi. Menurutnya, biaya evakuasi berpotensi jauh lebih besar dibandingkan kerugian dari penundaan keberangkatan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
