RENTAK.ID, JAKARTA – Pengamat Politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kemarahan Demokrat cukup beralasan secara personal.
“Tetapi berlebihan dari sisi organisasi politik, karena faktanya keputusan Cawapres yang saat ini diambil, masih sesuai dengan piagam koalisi di mana Anies Baswedan diberi kewenangan menentukan Cawapres,” kata Dedi, Jumat (9/1/2023).
Di luar itu, lanjutnya, iklim koalisi saat ini masih dinamis, belum ada ketetapan, dan justru dengan kejelasan Anies menggandeng Muhaimin, ini membuat koalisi yang ada akan segera mengambil keputusan lanjutan.
“Misalnya, Demokrat bisa saja akan segera menarik diri dari koalisi dan membangun koalisi baru, bisa saja dengan PPP dan PKS dan usung AHY-Sandiaga Uno, tetapi PKS tentu tidak miliki perbedaan, karena sama saja antara menudkung Anies atau AHY, sehingga mereka akan sulit diajak membangun koalisi baru itu, kecuali diberi kesempatan menjadi pengusung utamam” sebutnya.
Untuk itu, kata Dedi, sebutan pengkhiatan hanya propaganda Demokrat, yang sebenarnya tidak ada pengkhianatan dslam situasi ini.
“Karena AHY belum pernah diddklarasikan, atau setidaknya dipastikan untuk mendampingi Anies,” tutupnya.
