JAKARTA – Indonesia mencatatkan deflasi tahunan pertama sejak Maret 2000, sebuah kondisi yang patut diwaspadai oleh pemerintah.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang harus segera ditangani.
“Artinya, setelah 25 tahun, Indonesia kembali mengalami deflasi tahunan. Lembaga eksekutif perlu mendalami situasi ini dan mewaspadainya,” ujar Anis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/3/2025).
Sebelumnya, Indonesia mengalami deflasi bulanan secara beruntun pada Mei-September 2024. Tren ini berlanjut dengan deflasi sebesar 0,76 persen pada Januari dan 0,02 persen di Februari 2025.
Menurut Anis, kondisi ini terjadi karena masyarakat cenderung menunda konsumsi, menandakan tekanan ekonomi yang nyata.
“Deflasi berulang ini menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah. Jika tidak segera diatasi, dampaknya bisa berlanjut ke sektor produksi dan investasi,” jelasnya.
Anis juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia pada 2024 tinggal 47,85 juta orang atau sekitar 17,13 persen dari total populasi.
Angka ini menurun drastis dibandingkan 2019, yang mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen. “Sebanyak 9,48 juta orang dari kelas menengah turun kelas. Ini jadi indikator kuat bahwa daya beli masyarakat sedang turun,” tambahnya.
Legislator PKS ini menilai, Kabinet Merah Putih mewarisi dampak makroekonomi dari pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, kementerian terkait harus lebih cermat dalam menangani deflasi yang berulang agar tidak semakin menekan perekonomian nasional.
“Kementerian terkait harus cepat bertindak. Penurunan harga yang terus menerus bisa mengurangi aktivitas ekonomi, yang justru semakin memperburuk kondisi pasar,” tegasnya.
Meskipun BPS menyebut bahwa deflasi ini salah satunya dipicu oleh diskon tarif listrik, Anis tetap mendorong adanya kebijakan yang lebih proaktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
“Menjelang Ramadan, konsumsi masyarakat seharusnya meningkat. Menurut kajian Redseer Strategy Consultants, total belanja masyarakat Indonesia selama Ramadan 2025 diperkirakan mencapai Rp 1.188 triliun. Pemerintah perlu memastikan kebijakan seperti diskon tarif transportasi dan pencairan THR, termasuk untuk pekerja informal seperti ojek online, agar daya beli masyarakat terdorong,” pungkasnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
