JAKARTA – Perdebatan mengenai posisi PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan kembali mencuat. Menanggapi pertanyaan Partai Golkar mengenai peran yang dijalankan PDIP dari luar kabinet, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan demokrasi dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Menurut Deddy, keberadaan partai politik di luar pemerintahan bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan. Justru dalam sistem demokrasi, keberagaman posisi politik dibutuhkan agar mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Ia bahkan menyarankan Golkar lebih memusatkan perhatian pada berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat daripada mempertanyakan sikap politik PDIP.
“Menurut saya, akan lebih baik jika Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukan partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki candu kekuasaan, seolah-olah tanpa kekuasaan partai tidak bisa hidup atau berkembang,” ujar Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Deddy mengakui bahwa bergabung dalam pemerintahan tentu memberikan berbagai keuntungan politik karena adanya akses terhadap kekuasaan. Namun, ia menilai tidak tepat jika partai yang memilih berada di luar pemerintahan justru menjadi sasaran kritik.
“Kami menghormati partai-partai yang memilih berada di pemerintahan. Karena itu, kami juga berharap pilihan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi,” katanya.
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa fungsi penyeimbang yang dimaksud PDIP adalah menjalankan mekanisme checks and balances terhadap jalannya pemerintahan. Ia menilai fungsi tersebut semakin penting ketika sebagian besar partai politik di parlemen juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah.
“Jika mayoritas kursi DPR diisi partai-partai yang juga berada di kabinet, tentu sulit berharap kritik yang objektif muncul terhadap kebijakan pemerintah. Padahal DPR memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara serius,” ujarnya.
Menurut Deddy, menjadi penyeimbang tidak berarti selalu menentang pemerintah. Sebaliknya, partai politik tetap dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai baik, namun tetap independen dalam menyampaikan kritik dan masukan.
“Penyeimbang itu artinya mendukung kebijakan yang benar, tetapi juga berani memberikan koreksi ketika ada hal yang perlu diperbaiki. Kalau semua partai berada dalam pemerintahan, fungsi kontrol bisa bergeser ke luar parlemen dan muncul dalam bentuk demonstrasi di jalanan,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota DPR yang mengeluhkan sulitnya menyampaikan pandangan secara terbuka karena harus mempertimbangkan posisi politik partainya yang berada di dalam pemerintahan.
“Saya sering menerima curhat dari sesama anggota dewan yang merasa tidak leluasa berbicara karena ada berbagai pertimbangan politik maupun tekanan dari berbagai pihak,” ungkap Deddy.
Pada bagian akhir, Deddy mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang dinilainya keberatan dengan keputusan PDIP berada di luar pemerintahan. Menurutnya, demokrasi yang sehat justru membutuhkan keberadaan kekuatan politik yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
“Saya heran mengapa ada partai yang terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Indonesia adalah negara demokrasi. Perbedaan posisi politik merupakan hal yang normal dan justru diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
