Politik | Senin, 27 Juli 2026 - 18:53 WIB
Usai meresmikan monumen, Megawati berjalan menuju pelataran monumen untuk menaburkan bunga sekaligus meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghormatan dan doa bagi para pejuang demokrasi yang menjadi korban dalam peristiwa bersejarah tersebut.
Politik | Jumat, 10 Juli 2026 - 20:07 WIB
“Peristiwa serangan 27 Juli 1996 terhadap markas PDI di Jakarta adalah momen yang sangat menentukan. Kekerasan pada hari itu menjadikan Ibu Megawati simbol paling kuat dari perlawanan sipil terhadap otoritarianisme. Dari sanalah semangat Reformasi kemudian tumbuh dan berkembang,” ujar Ramos-Horta di Dili, Jumat (10/7/2026).
Politik | Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:18 WIB
“Menurut saya, akan lebih baik jika Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukan partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki candu kekuasaan, seolah-olah tanpa kekuasaan partai tidak bisa hidup atau berkembang,” ujar Deddy dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2026).
Nasional | Rabu, 21 Januari 2026 - 14:26 WIB
“Ini bukan sekadar kemenangan bagi insan pers, melainkan sebuah koreksi fundamental terhadap tata kelola penegakan hukum yang selama ini seringkali melupakan prinsip lex specialis,” ujar Jerry Nababan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1/2026).
Hukum | Jumat, 2 Januari 2026 - 01:08 WIB
Jakarta – Awal tahun 2026 menjadi babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Mulai 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi diberlakukan….
Opini | Minggu, 14 September 2025 - 15:26 WIB
Partai sebagai pusat kekuasaan tanpa kontrol yang memadai. Sehingga rangkap jabatan presiden dan ketua partai lebih dekat dengan pola otoritarianisme ketimbang praktik demokrasi yang sehat.
Pendidikan | Rabu, 3 September 2025 - 08:25 WIB
“Gerakan aksi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir harus dipandang sebagai bagian dari gerakan moral dan kompas bagi bangsa serta penyelenggara negara. Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, sekaligus wujud kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkumpul,” ujar Brian dalam keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).