KEDIRI – Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Setono Betek, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025).
Didampingi Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sidak ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan, terutama beras, di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Rizal menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Kami ingin memastikan penyaluran beras SPHP berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap beras dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Program SPHP kini dijalankan secara ketat sesuai kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum BULOG. Penyaluran dilakukan melalui aplikasi Klik SPHP, di mana hanya penjual yang telah terdaftar dan tersertifikasi yang dapat mengakses pasokan beras SPHP.
“Setelah badan usaha jelas dan izinnya lengkap, baru diperbolehkan memesan beras SPHP,” jelas Rizal.
Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP untuk wilayah Jawa ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, dengan kemasan 5 kilogram. Konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kemasan (10 kg) dan dilarang memperjualbelikan kembali beras tersebut.
Rizal juga menegaskan bahwa distribusi beras SPHP hanya diperbolehkan melalui jalur penjualan langsung ke konsumen, seperti pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kios Pangan binaan Pemda, dan Gerakan Pangan Murah.
“Apabila tidak mematuhi ketentuan, sanksinya cukup berat. Hukumannya bisa sampai lima tahun penjara. Beras SPHP juga tidak boleh diperjualbelikan di pasar modern,” tegasnya.
Program SPHP merupakan penugasan resmi pemerintah kepada BULOG melalui Bapanas dan berlaku selama Juli hingga Desember 2025. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi lonjakan harga beras.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap berkolaborasi dalam pengawasan distribusi di lapangan.
“Di sini juga hadir Forkopimda Kota Kediri. Harapannya, kita bisa bersama-sama memantau pelaksanaan distribusi beras SPHP agar tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar membantu masyarakat,” ujar Vinanda.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada para pedagang dan warga. “Jangan sampai beras SPHP ini disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
