JAKARTA – Fenomena sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi perhatian serius Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemerintah menilai kondisi tersebut bukan disebabkan oleh satu faktor semata, melainkan dipengaruhi perubahan demografi, perpindahan penduduk, hingga pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis berbasis data untuk memastikan seluruh sekolah tetap mendapatkan dukungan yang memadai, terutama sekolah dengan jumlah peserta didik yang sangat sedikit.
Menurutnya, perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perkembangan kawasan permukiman, mobilitas masyarakat, kondisi geografis, hingga pilihan orang tua terhadap satuan pendidikan menjadi faktor utama yang memengaruhi jumlah pendaftar di berbagai daerah.
Sebagai dasar penyusunan kebijakan, Kemendikdasmen telah melakukan pemetaan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pendataan tersebut difokuskan pada sekolah yang memiliki kurang dari 100 murid, termasuk sekolah yang jumlah siswanya di bawah 60 orang.
Data hasil pemetaan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari koordinasi lintas kementerian untuk menyusun solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Selanjutnya, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan bagi sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sangat terbatas. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena pengelolaan satuan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga setiap sekolah memiliki daya saing yang baik,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Selain itu, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah juga akan menjalankan sejumlah langkah strategis. Di antaranya memetakan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan perkembangan demografi dan persebaran penduduk, mengevaluasi daya tampung sekolah agar sesuai kebutuhan wilayah, memperkuat perencanaan pendidikan berbasis data, serta memastikan sekolah dengan jumlah murid terbatas tetap memperoleh pendampingan dan layanan pendidikan yang optimal.
Abdul Mu’ti menegaskan evaluasi terhadap kondisi sekolah akan dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, evaluasi secara berkala sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah tersebut,” katanya.
Di sisi lain, Kemendikdasmen juga mencermati perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah. Berdasarkan hasil studi Litbang Kompas tahun 2025, terdapat kecenderungan sebagian orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di jenjang sekolah dasar yang memiliki afiliasi keagamaan. Temuan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.
Mengakhiri keterangannya, Abdul Mu’ti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Kami mengajak pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Dengan kolaborasi yang kuat, setiap sekolah dapat berkembang sesuai potensi wilayahnya dan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara, bermutu, serta mampu meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
