JAKARTA – Gedung DPR RI kembali menjadi pusat perhatian pada Rabu, 21 Januari 2026. Sejumlah komisi menggelar rapat penting bersama para menteri, kepala lembaga, hingga perwakilan masyarakat untuk membahas beragam isu strategis, mulai dari reformasi hukum, perbatasan negara, desa tertinggal, hingga persiapan ibadah haji 2026.
Sejak pagi hari, Komisi III DPR RI mengawali agenda dengan rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI pada pukul 09.00 WIB. Rapat ini membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang menjadi bagian dari agenda reformasi sistem peradilan.
Memasuki pukul 10.00 WIB, aktivitas parlemen semakin padat. Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan memimpin rapat kerja bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDT, Menteri Transmigrasi, Menteri Kehutanan, serta Menteri ATR/Kepala BPN. Rapat ini secara khusus membahas persoalan desa tertinggal yang status tanahnya berada di dalam kawasan hutan.
Di waktu yang sama, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengevaluasi capaian dan program kerja BIN sepanjang 2025, sekaligus membahas rencana kerja tahun 2026.
Sementara itu, Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat Panja Perbatasan Wilayah Negara bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, jajaran Dirjen Kemendagri, Sekretaris BNPP, serta para gubernur daerah perbatasan. Rapat ini membahas dukungan kementerian dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan perbatasan antarprovinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Komisi III juga kembali menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum untuk membahas Prolegnas 2025–2029 serta Prolegnas Prioritas 2026, khususnya terkait RUU Hukum Acara Perdata.
Tak kalah penting, Komisi VI mengundang Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta subholding untuk mengevaluasi penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera serta membahas dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih. Komisi VII menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata guna mengevaluasi kinerja 2025 dan mematangkan program kerja 2026.
Komisi VIII menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Fokus pembahasan tertuju pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M serta isu-isu aktual seputar layanan jemaah.
Komisi IX menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, sementara Komisi X membahas evaluasi kinerja 2025 dan rencana strategis 2026 bersama Menteri Kebudayaan RI, termasuk pembahasan buku “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global”.
Komisi XI turut menggelar rapat kerja bersama pimpinan OJK untuk membahas perkembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD).
Pada sesi siang, Komisi VII kembali menggelar rapat dengar pendapat Panja Standardisasi Desa Wisata bersama Kementerian Pariwisata. Komisi IX mengadakan RDPU dengan perwakilan pekerja PT ASDP Indonesia Ferry yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI juga membuka ruang dialog dengan Koalisi Rakyat Empat Lawang dan Koalisi Nasional Reforma Agraria untuk menyerap aspirasi terkait konflik kemitraan pertambangan dan konflik agraria di berbagai daerah.
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno penyusunan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dengan agenda paparan konsep awal dari Badan Keahlian Dewan serta masukan dari para pakar, di antaranya Feri Amsari dan Ubedilah Badrun.
Pada sore hari, Komisi VI kembali menggelar rapat dengan Direktur Utama Perum Bulog, sementara Komisi X melanjutkan agenda bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI membahas evaluasi 2025, rencana strategis 2026, hingga isu Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri.
Komisi XII membuka audiensi dengan perwakilan mahasiswa Nahdlatul Ulama dan senat mahasiswa PTKIN se-Indonesia untuk menyerap masukan terkait pengembangan energi terbarukan, pertambangan, dan pengawasan pencemaran lingkungan. Komisi ini juga menggelar audiensi lanjutan dengan Ikatan Keluarga Mahasiswa FIB UI terkait teknologi insinerator dan edukasi pengelolaan limbah.
Menutup rangkaian agenda, Komisi II DPR RI dijadwalkan menggelar konferensi pers terkait pengumuman resmi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2026–2031, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam proses seleksi.
Padatnya agenda Rabu ini mencerminkan fokus DPR RI dalam mengawal isu-isu strategis nasional, mulai dari reformasi hukum, pembangunan desa, penguatan perbatasan negara, hingga pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
