JAKARTA – Sejumlah agenda penting mewarnai kegiatan DPR RI pada Selasa (7/7/2026).
Fokus utama hari ini adalah Rapat Paripurna yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Selain rapat paripurna, berbagai komisi DPR juga menggelar rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga menerima audiensi dari kementerian, organisasi masyarakat, akademisi, dan perwakilan luar negeri untuk membahas beragam isu strategis.
Pada pukul 10.00 WIB, Rapat Paripurna DPR RI akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Di waktu yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dijadwalkan menerima kunjungan anggota Parlemen Uni Emirat Arab guna memperkuat hubungan kerja sama parlemen kedua negara.
Masih pada pukul 10.00 WIB, Komisi IX DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/BP2MI setelah rapat paripurna berlangsung.
Memasuki siang hari, pukul 12.30 WIB, Komisi XIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Masyarakat Bakula Kalimantan Selatan. Pertemuan ini membahas persoalan yang dihadapi masyarakat terkait aktivitas PT Merge Mining Industri (PT MMI) di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar.
Pada pukul 13.00 WIB, Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, serta Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT). Pembahasan difokuskan pada penguatan jabatan PPAT dalam mendukung pelayanan pertanahan.
Di waktu yang sama, Komisi III DPR RI mengadakan RDPU bersama Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan pakar hukum pidana Dr. Halif secara daring. Agenda rapat adalah menyerap masukan terkait pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Sementara itu, Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada pukul 13.30 WIB, Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, H.E. Mr. Kwok Fook Seng, di Ruang Delegasi sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral.
Agenda berlanjut pukul 14.00 WIB, ketika Komisi X DPR RI menggelar rapat Panja RUU Statistik bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Pertemuan ini membahas pandangan dan masukan BPS terhadap substansi pengaturan dalam RUU Statistik.
Di waktu yang sama, Komisi XI DPR RI mengadakan RDPU bersama Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia. Pembahasan mencakup koordinasi mengenai opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu melalui APBN, serta usulan relaksasi ketentuan belanja pegawai dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Menutup agenda hari ini, Komisi VIII DPR RI pada pukul 19.00 WIB menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI. Rapat akan membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi serta berbagai isu aktual yang berkaitan dengan pelayanan haji.
Penulis : guntar
Editor : ameri
